Jokowi Lebur Beberapa Kementerian dan Badan

Presiden Joko Widodo akan melebur beberapa kementerian dan lembaga, kemudian mengubah nomenklatur atau penamaan

Jokowi Lebur Beberapa Kementerian dan Badan
Antara Foto: Wahyu Putro
Jokowi Saat Membawakan Sambutan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo akan melebur beberapa kementerian dan lembaga, kemudian mengubah nomenklatur atau penamaan bidang kementerian periode 2019-2024. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan kementerian/lembaga yang berubah pada kabinet yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, namun secara umum masih dalam katagori wajar.

Siswa Tusuk Guru hingga Meninggal: Ini Kata Ahli Hukum dan Psikolog

Puan mengatakan ada empat nomenklatur kementerian/lembaga yang berubah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan berubah menjadi Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi (Dikti).

Kemudian, Kementerian Koordinasi Maritim mendapat tambahan investasi menjadi Kemenko Maritim dan Investasi. Lalu Badan Ekeonomi Kreatif (Bekraf) bergabung dengan Kementerian Pariwisata.

Kepastian perubahan tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Kepresidenan, Senin siang. "Contohnya, seperti misalnya Kemendikbud itu Dikti-nya itu akan bersama dengan Dikti karena Kemenristek (Kementerian Riset dan Teknologi) nantinya akan menjadi badan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

"Kemudian Kemenko Maritim nantinya itu akan bertambah menjadi Kemenko Maritim plus investasi. Yang satunya itu Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) itu akan bergabung dengan (kementerian) Pariwisata," ujar Puan, mantan Menko Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Kerja.
Presiden Joko Widodo mengakui ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya bersama Maruf Amin. Selain ada kementerian baru, ada kementerian lama yang akan dilebur menjadi satu.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi, belum lama ini.
Puan memastikan, perubahan nomenklatur tersebut tidak bersifat krusial. Ia berharap DPR bisa segera bekerja sama dengan kementerian/lembaga.

"Jadi tidak ada hal yang mengubah tata kementerian sampai kemudian harus ada reorganisasi yang besar-besaran. Jadi harapannya adalah kerja sama antara DPR dengan pemerintah itu setelah nanti diumumkan dan dilantik menteri-menterinya bisa langsung bekerja sama," ucap Puan.

Menurut Puan, Pimpinan DPR RI berkunjung dan bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, untuk membahas rencana Presiden Jokowi mengubah nomenklatur kementerian. Puan mengatakan, hal itu untuk mensinkronisasikan nomenklatur baru dengan komisi-komisi yang ada di Parlemen.

NasDem Siap Jadi Oposisi Pemerintah: Begini Alasan Surya Paloh

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, perubahan nomenklatur kementerian akan berdampak pada realokasi anggaran dan reorganisasi. Namun, ia memastikan tidak ada perubahan jumlah komisi di DPR.

"Sudah disepakati, bahwa komisi yang ada di DPR saat ini ada 11. Kalaupun ada perubahan nomenklatur Kementerian, harus disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada," ujar Puan.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved