Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kabinet Menteri

Jika Tak Dapat Jatah Menteri, Sikap Partai Gerindra untuk Pemerintahan Jokowi akan Seperti Ini

Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya peluang masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang kepada Presiden Joko Widodo

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Prabowo Subianto tiba sebelum acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). - 

"Ya kurang lebih (16 orang dari parpol), saya belum hitung tapi kurang lebih," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebelum pelantikan.

Jokowi kerap menyebut komposisi menteri dari unsur partai sekira 45 persen dan kalangan profesional sebanyak 55 persen.

"Menteri lama banyak, tapi yang baru lebih banyak," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, ada beberapa menteri lama yang dipertahankan untuk melanjutkan kerja pada periode selanjutnya.

Ia menambahkan, setelah para calon menteri itu diperkenalkan kepada publik pada Senin, selanjutnya mereka segera dilantik.

Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana Negara
Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana Negara (Kompas.com/Ihsanuddin)

Perkenalan para calon menteri kabinet itu perlu dilakukan segera, karena Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan berangkat ke Jepang untuk hadir dalam acara penobatan Kaisar Jepang.

Jokowi menegaskan, susunan kabinetnya telah rampung dan ia meminta semua pihak untuk bersabar.

Presiden menyebut jumlah menteri yang akan membantunya tetap yaitu 34 orang.

Terkait nomenklatur (penamaan) kementerian yang baru, Presiden enggan menyampaikan bocorannya.

Sedangkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan bakal ada perubahan nomenklatur kementerian.

Menurut Ngabalin, Jokowi telah menerima sejumlah masukan dari beberapa pihak sehingga bakal ada sejumlah nomenklatur kementerian yang diubah.

"Ada beberapa nomenklatur yang diubah oleh Bapak Presiden, karena dalam beberapa statemen statemennya Presiden menyebut telah menerima saran dan masukan," ujar Ngabalin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu.

Ngabalin juga menambahkan, pos jabatan wakil menteri juga bakal bertambah.

Menurutnya, ada beberapa kementerian yang membutuhkan wakil menteri untuk melakukan tugas teknis.

"Iya, karena ada beberapa kementerian dan lembaga dalam kerja teknis harus dilakukan oleh wakil menteri. Periode kedua ini akan lebih komplet," ujarnya.

Sumber: Kompas.com
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved