Berita Sulut

Apa itu BO dan Kaitannya dengan Pidana Pencucian Uang, Korupsi dan Pembiayaan Terorisme?

Direksi korporasi maupun notaris wajib mengetahui Beneficially Ownership (BO) dalam rangka mewujudkan transparansi

Apa itu BO dan Kaitannya dengan Pidana Pencucian Uang, Korupsi dan Pembiayaan Terorisme?
Tribun Manado / Fernando Lumowa
Sosialisasi Beneficially Ownership oleh Dirjen AHU dan Kanwilkumham Sulut di Fourpoints by Sheraton Manado, Kamis (17/10/2019) 

Apa itu BO dan Kaitannya dengan Pidana Pencucian Uang, Korupsi dan Pembiayaan Terorisme?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Direksi korporasi maupun notaris wajib mengetahui Beneficially Ownership (BO) dalam rangka mewujudkan transparansi.

Sekretaris Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Danan Purnomo mengatakan, dengan mengetahui BO dapat mencegah penggelapan pajak, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), korupsi dan pendanaan terorisme.

"Kenapa mengetahui BO diperlukan? Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak transparan. Siapa sih pengendali perusahaan, pemilik sebenarnya tapi tak terdaftar di akta korporasi," ujar Danan saat Sosialisasi BO di Manado, Kamis (17/10/2019).

Beneficially Ownership (BO) ialah pemilik manfaat orang perseorangan yang dapat menunjuk dan memberhentikan pengurus, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dan menjadi pemilik sebenarnya korporasi.

Ditjen AHU Kemenkumham Gelar Sosialisasi Beneficial Ownership di Manado

"Ini sejalan dengan strategi nasional pencegahan korupsi dan terorisme," kata Danan.

Direktur Perdata Dirjen AHU, Daulat Pandapotan mengatakan, tidak transparannya BO korporasi erat kaitannya dengan penggelapan pajak, TPPU, korupsi bahkan pidana pembiayaan terorisme.

Ia menyentil, ada perusahaan dan yayasan yang menghimpun dana untuk membiayai terorisme. "Karena tidak ada yang mengontrolnya," kata dia.

Kalangan notaris memegang peran penting. Mereka dituntut mengetahui BO melalui prinsip 'know your customer'.

Ini Langkah BI Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Dirjen AHU sedang mengembangkan aplikasi dan didukung perizinan yang memperbolehkan korporasi melaporkan BO. "Memang sejauh ini yang bisa hanya notaris," katanya.

Perwakilan PPATK, Al Iftihar Rosyadi Sukma mengatakan, dengan mengetahui BO selaku penerima manfaat, notaris dan korporasi bisa turut serta mencegah penggelapan pajak, TPPU, korupsi dan pendanaan terorisme.

"BO ini penting. Karena bisa saja satu perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang," katanya.

LIKE FACEBOOK TRIBUN MANADO

Sukma mengingatkan bagaimana BO yang tidak transparan dan merugikan negara. Contohnya kasus Labora Sitorus beberapa waktu lalu.

"Biasanya menempatkan keluarga dan kerabat dalam korporasi secara legal tapi pengendali utamanya yang tidak tercatat di akta," ujarnya.(ndo)

Akhir Oktober Digelar Operasi Zebra, Bagi yang Motornya Pakai Barang Ini Segera Ganti

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved