News

Tanpa Diteken Jokowi, Revisi UU KPK Sah Berlaku 17 Oktober 2019, Ini Penjelasan Pengamat Politik

"Sampai pukul 00.00 Presiden tidak menandatangani, Revisi UU KPK sah berlaku dan wajib diundangkan negara, " kata dia.

Tanpa Diteken Jokowi, Revisi UU KPK Sah Berlaku 17 Oktober 2019, Ini Penjelasan Pengamat Politik
Tribun manado / Finneke Wolajan
Toar Palilingan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tanpa diteken Presiden Jokowi pun, revisi UU KPK akan berlaku, Kamis (17/11/2019).

Toar Palilingan, Pengamat Hukum Universitas Sam Ratulangi mengatakan, sejauh ini belum terlihat ada niat Presiden menandatangani Revisi UU KPK.

Presiden sesuai UUD 45 diberi waktu 30 hari menandatangani UU setelah disetujui bersama DPR, batas akhir menekan Revisi UU KPK itu terhitung, 17 Oktober 2019

"Sampai pukul 00.00 Presiden tidak menandatangani, Revisi UU KPK sah berlaku dan wajib diundangkan negara, " kata dia.

5 Bupati Wali Kota yang Kena OTT KPK dalam 8 Minggu Terakhir, Terakhir Wali Kota Medan Dzlmi Eldin

Toar mengatakan, hal ini sangat jelas sebagaimana diatur Dalam UUD45 Pasal 20 ayat 5.

Ia menjrlqska, dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut, pun tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan UU tersebut disetujui, maka rancangan UU tersebut sah menjadi UUd an wajib diundangkan.

Masih menurut penjelasan Toar, juga seperti termaktub di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

"Kalau melihat pemberlakuan Revisi UU KPK tidak melalui proses pengesahan Presiden sekalipun tidak berpengaruh pada efektifitas daripada undang- undang tersebut," kata dia.

Toar mengatakan, meski begitu mengandung makna secara politis Presiden ikut mempertimbangkan suara para tokoh masyarakat , akademisi maupun suara mahasiswa sehingga Presiden untuk sementara mengambil jalan kompromi seperti ini.

Presiden memang masih bisa mengeluarkan Perpu UU KPK, tapi itu pun tak otomatis berlaku karena harus tetap mengajukan ke DPR RI

DPR RI pun sudah bersikap merevisi UU, akan sangat berlawana jika akan menyetujui Perpu diajukan Presiden, andai diajukan pun Perpu kemungkinan besar akan ditolak DPR

"Bisa menjatuhkan kewibaan presiden," ungkapnya.

Ada kemungminan langkah Presiden Jokowi, menurut Toar yakni tetap tak menandatangani Revisi UU KPK dan tak megajukan Perpu, tapi mau tak mau revisi UU KPK tetap berlaku. (ryo)

PNS Kemenkumham Dicopot Karena Dukung Anti-Pancasila

 

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved