Staf Dzulmi Nyaris Tabrak Penyidik KPK
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Dzulmi diboyong KPK ke Jakarta
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
"Saat ini, tim terus melakukan pencarian keberadaan yang bersangkutan. Saudara AN diduga menerima tambahan Rp50 juta dari Kepala Dinas yang akan diperuntukkan pada wali kota," kata Febri.
Uang Rp 200 Juta
Penyidik KPK mengamankan uang berjumlah lebih dari Rp 200 juta dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari. "Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta," ujar Febri.
Febri menjelaskan, uang tersebut diduga berasal dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan. Maksudnya, sejumlah kepala dinas menyetor uang dalam jumlah tertentu kepada Wali Kota. Penyidik KPK pun masih mendalami apa yang terjadi sehingga para kepala dinas mengirimkan setoran kepada Sang Wali Kota.
• Wagub Ajak Semua Pihak Kawal Pelantikan Presiden dan Wapres
"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Febri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masyarakat tak perlu panjang lebar membahas penangkapan dua kepala daerah yaitu Bupati Indramayu Supendi dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua hari kemarin.
Menurut Mendagri penangkapan pejabat karena dugaan korupsi atau suap sudah melalui data yang valid dari orang terdekat kepala daerah. “OTT KPK pasti didahului dengan data dan bukti yang valid dari orang terdekat kepala daerah, jadi tak perlu debat kalau soal OTT,” ujar Tjahjo.
Akan tetapi dirinya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai keluar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Baru setelah itu ia mempersilakan Pemprov Jawa Barat untuk menunjuk pengganti definitif Bupati Indramayu.
“Kalau ada kepala daerah kena OTT kami keluarkan surat keputusan (SK) menunjuk wakil bupati menggantikannya. Kalau sudah diangkat definitif nanti tinggal Pemprov Jabar untuk menunjuk pejabat di lingkungannya sebagai wakil bupati,” tegas Tjahjo.
Mengenai upaya pencegahan supaya tak ada lagi kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Tjahjo mengatakan pihaknya sudah sejak awal melakukannya.
“Mengingatkan area rawan korupsi sudah sejak awal saya sampaikan kepada kepala daerah yang baru saja dilantik, bahkan saya bawa untuk diskusi dengan KPK. Saya kira itu kembali ke personal masing-masing, apa pun alasannya, karena sistem pencegahan sudah baik,” pungkas Tjahjo. (Tribun Network/ham/zal/wly)