Dinas Kominfo

Philep Regar: Sengketa Informasi Tahun 2019 Naik 50 Persen, Tugas PPID Penyedia Pengguna Informasi

Demi mengoptimalkan pelayanan publik, termasuk menginformasikan seluruh pembangunan dan kegiatan lainnya di Pemprov Sulut

Philep Regar: Sengketa Informasi Tahun 2019 Naik 50 Persen, Tugas PPID Penyedia Pengguna Informasi
istimewa
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnoentasi (PPID) di lingkungan Provinsi Sulut mengadakan pertemuan, Selasa (15/10/2019), di Ruang FJ Tumbelaka. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Demi mengoptimalkan pelayanan publik, termasuk menginformasikan seluruh pembangunan dan kegiatan lainnya di Pemprov Sulut, maka telah diadakan diskusi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnoentasi (PPID) di lingkungan Provinsi Sulu, Selasa (15/10/2019), bertempat di ruang FJ Tumbelaka.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Jetty Pulu MSi menghadiri video conference Kapolri dengan kapolda seluruh Indonesia di ruang Tribrata Mapolda Sulut pada Kamis (7/2/2019).
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Jetty Pulu MSi menghadiri video conference Kapolri dengan kapolda seluruh Indonesia di ruang Tribrata Mapolda Sulut pada Kamis (7/2/2019). (ISTIMEWA)

Pertemuan sekaligus diskusi ini menghadirkan Kabid Kominfo Publik, Dra Ivone R.J Kawatu mewakili Kadis Kominfo Persandian dan Statistik, Dr Jeti Pulu S Sos MSi.

Ivone saat membacakan sambutan Kadis Kominfo mengatakan, keterbukaan informasi bertujuan agar dapat
mewujudkan layanan informasi yang berkualitas, lebih transparan, efiesien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.

PPID sangatlah penting dan mendesak karena di dalamnya merupakan layanan informasi publik
yang wajib disediakan.

Manusia Berbahaya Tinggal di Pulau Kecil Dekat Dengan Indonesia, Sulit Dikunjungi Kaum Millenial

Kepala Desa Definitif Meninggal Dunia, Halid Terima Lencana dan Pangkat Pjs Sangadi Bungko

Archipelagic Island State Forum 2019, Panitia Siapkan Venue di Mega Mas

Dengan Struktur Organisasi Pembina Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wagub Steven O Kandouw, Pengarah PPID Sekprov Sulut, Edwin Silangen dan PPID-Utama Kadis Kominfo Persandian
Dan Statistik, Dr Jeti Pulu S Sos MSi.

Bahkan PPID dalam menjalankan tugas melalui juga tim pertimbangan yakni, Assisten I, Assisten II, Assisten III dan para PPID Pembantu.

Demi peningkatan kualitas kerja maka PPID - Pembantu dapat membuat tim kecil yang ditunjang dengan sarana dan prasarana digitalisasi berupa website, sehingga informasinya bisa saling terintegrasi. Tujuannya agar layanan menjadi cepat, tepat, murah dan sederhana.

Sejumlah nara sumber dalam diskusi ini antara lain, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yakni, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan Drs Philip Morse Regar MS bersama Komisioner Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Reidy Sumual S Sos

Philep Regar menjelaskan,  tugas dan tanggungjawab PPID Utama dan PPID Pembantu, memberikan hak dan kewajiban yakni sebagai penyedia dan pengguna informasi termasuk mekanisme dalam memperoleh Informasi. Kemudian terkait penyelesaian sengketa informasi dari penggugat tahun 2019 naik hingga 50 persen dibandingkan tahun 2018. ''Ini artinya masyarakat semakin paham akan hak dan kewajibannya, '' ujar Regar yang merupakan dosen Fisipol Unsrat, Manado. 

Sedangkan Reidy Sumual nara sumber lainnya, memberikan contoh praktis dan tips-tips ketika ada pertanyaan
pengguna untuk dijawab.

Ivone selaku Kabid Kominfo Publik yang juga sebagai Moderator mengatakan, meski yang hadir hanya utusan dari SKPD, namun kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. ''Apalagi sewaktu diskusi sangat menarik. Peserta ada yang bertanya, memberikan masukan dan saran-saran yang langsung dijawab oleh para nara sumber, '' ujar Ivone.

Terpisah, PPID-Utama Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulut, Dr Jeti Pulu S Sos MS menyatakan harapannya agar ada kerjasama dan dukungan dari PPID-Pembantu, untuk secepatnya menyiapkan dan menjalankan tugas dan fungsi penyedia informasi sebagai jawaban yang telah diatur dalam Undang-Undang yang harus dilakukan, apalagi Kepengurusannya telah diatur dalam SK Gubernur sejak tahun 2017.

Dimana Semua Kepala Biro dan Sekretaris Badan/Dinas adalah sebagai PPID-Pembantu. Dan menjadi harapan dibawah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pengarah selaku atasan PPID, maka oleh PPID -Utama mengatakan agar Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu mampu menjawab dan memuaskan bagi Pengguna Informasi dalam Pelayanan Prima.

Penulis: Aswin_Lumintang
Editor: Aswin_Lumintang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved