Politik Nasional

Ali Mochtar Ngabalin: Kalau Presiden Merasa Perlu, Presiden Ajak Bicara KPK

Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

Ali Mochtar Ngabalin: Kalau Presiden Merasa Perlu, Presiden Ajak Bicara KPK
istimewa
Jokowi 

TRIBUNMANADO.CO.ID -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri-menteri di kabinet kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Kendati begitu KPK berharap Jokowi memilih calon menteri berintegritas.

Pimpinan KPK mengakui memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta KPK tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet  Jokowi.

Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/11/2019) malam.

"Itu kan urusan independen, hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," sambungnya.

Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Jokowi kini tidak lagi melibatkan KPK layaknya saat akan menjabat pertama kali pada 2014 lalu.

Namun, Ngabalin meminta perbedaan metode Presiden dalam menjaring menteri ini tidak dipersoalkan.

Halaman
12
Editor: Aldi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved