Sulut

Sulut Peringkat 9 Nasional Indeks Pembangunan Kebudayaan, Berikut Ukuran Penilaiannya

Daerah Istimewa Yogjakarta dan Provinsi Bali menempati urutan pertama dan kedua di Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional.

Sulut Peringkat 9 Nasional Indeks Pembangunan Kebudayaan, Berikut Ukuran Penilaiannya
Olly Dondokambey dan Steven Kandouw 

TRIBUNMANADO. CO. ID - Daerah Istimewa Yogjakarta dan Provinsi Bali menempati urutan pertama dan kedua di Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional. 

Provinsi Sulut masuk 10 besar,  menempati urutan ke 9 dari 34 Provinsi se Indonesia. 

Mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Fery Sangian mengungkapkan, capaian IPK Sulut pada peringkat 9 secara nasional cukup membanggakan.

Agar lebih baik lagi ke depan, Sangian menghaharapkan sinergitas antarlembaga terkait di pemerintahan dengan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

"Sinergi ini dilakukan dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik, ataupun pengapresiasi seni budaya sehingga pembangunan kebudayaan di provinsi Sulut semakin terintegrasi dan solid," kata Sangian kepada tribunmanado. co. id,  Sabtu (12/10/2019).

Indonesia menjadi negara pertama memiliki IPK di dunia. 

Sangian mengatakan, indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

IPK resmi diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik di Istora Senayan Jakarta Kamis, 10 Oktober 2019 bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional.

IPK ini adalah instrumen baru untuk mengukur secara spesifik capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia.

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018 menunjukkan ada 13 provinsi yang nilainya di atas IPK nasional meliputi: DIY 73,79, Bali 65,39, Jawa Tengah 60,05, Bengkulu 59,95, Nusa Tenggara Barat 59,92, Kepulauan Riau 58,83, Riau 57,47, Jawa Timur 56,66, Sulawesi Utara 56,02, DKI Jakarta 54,67, Kepulauan Bangka Belitung 54,37; Lampung 54,33, dan Kalimantan Selatan 53,79. 

Selain 13 provinsi di atas, masih ada 21 provinsi lainnya yang mendapat nilai IPK di bawah nilai nasional.
Penyusunan IPK sendiri mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO.

Indeks tersebut memberikan gambaran bagaimana pembangunan kebudayaan dilakukan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi. 

Ketujuh dimensi tersebut meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. (ryo) 

Editor: Indry Panigoro
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved