Berita Bolsel

Bawaslu Sebut Dana Rp 4,4 Miliar dari Pemkab Tak Cukup untuk Pilkada 2020

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bawaslu Bolsel dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, Sulawesi Utara, belum ada titik temu.

Bawaslu Sebut Dana Rp 4,4 Miliar dari Pemkab Tak Cukup untuk Pilkada 2020
TRIBUN MANADO/NIELTON DURADO
Kifli Malonda 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, Sulawesi Utara, belum ada titik temu.

Pasalnya, dari RP 20 Miliar yang diajukan Bawaslu, Pemkab hanya siap mengakomodir dana hibah Rp 4,4 Milliar.

Menurut Bawaslu, nilai itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan Bawaslu di Pilkada 2020 mendatang.

"Sudah kali keduanya pertemuan dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Bolsel.

"Namun mirisnya pertemuan itu kita (Bawaslu) sudah disodorkan dengan item-item dan angka yang dipatok,"

"Tentunya nominal yang disampaikan tidaklah realistis," jelas Komisioner Bawaslu Kordiv PHH Kifli Y Malonda, saat dihubungi tribunmanado.co.id, Kamis (10/10/2019) kemarin.

Lanjutnya, masih dalam pertemuan kedua sempat dibanding-bandingkan dengan Boltim dan Tomohon.

“Namun kenyataannya Boltim 5,5 miliar belum oke, sedangkan Tomohon berawal 5 miliar kemudian berubah 7,1 miliar yang fix," beber Malonda.

Ia menambahkan, untuk anggaran yang disediakan Pemkab Bolsel ini pastinya tidak akan cukup untuk pilkada 2020 nantinya.

“Bisa dijadikan acuan beberapa daerah yakni Minsel 17 Kecamatan 17 miliar, Tomohon 5 Kecamatan 7,1 miliar, dan Bitung 8 Kecamatan 11,5 miliar,"

Halaman
123
Penulis: Nielton Durado
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved