Kabar KPK

Ini Kata Pengamat soal Rencana Presiden Keluarkan Perppu KPK: Harus Persetujuan DPR RI

Kewenangan mengeluarkan Perpu kemudian seenaknya dikeluarkan, harus ada juga persetujuan DPR RI

Ini Kata Pengamat soal Rencana Presiden Keluarkan Perppu KPK: Harus Persetujuan DPR RI
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Toar Palilingan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kewenangan Presiden mengeluarkan Perpu tak serta merta kemudian langsung mengeluarkan tanpa melibatkan DPR.

"Kewenangan mengeluarkan Perpu kemudian seenaknya dikeluarkan, harus ada juga persetujuan DPR RI, " kata DR Toar Palilingan, Pengamat Hukum Universitas Sam Ratulangi kepada tribunmanado. co. id, Selasa (8/10/2019).

Mengeluarkan Perpu KPK atas respon dari Revisi UU KPK oleh DPR RI ini kata Toar harus dipikirkan dan disiapkan matang-matang.

"Mengeluarkan Perpu ini kan mencabut Revisi UU yang sudah disahkan DPR RI sebelumnya, " ujar dia

Jangan karena ada desakan, Presiden kemudian mengeluarkan Perpu, setelah diajukan pada masa sidang pertama DPR RI malah kemudian ditolak mentah -mentah, tetap yang berlaku Revisi UU KPK.

"Kan kalau begitu kewibawaan presiden hilang, " ujar dia.

Perpu yang akan dikeluaran biasanya meminta pertimbangan banyak pihak, memperhatikan suara pemangku kepentingan, semisal DPR RI, ketua parpol, tokoh masyarakat, ahli hukum

"Termasuk wakil presiden," kata dia.

Ia mencontohkan membangun komunikasi dengan ketua-ketua parpol, pasalnya Anggota DPR RI melaksanakan tugas parpol

Ia hanya mengingatkan, persiapkan matang-matang kendati kemudian Presiden mengeluarkan Perpu bisa diterima DPR RI

"Jangan malah ditolak tidak bernilai perpu tersebut, " ungkap dia.

Toar mengimbau, semua pihak agar menyerahkan sepenuhnya ke Presiden mengambil keputusan soal Perpu ini

"Serahkan ke Presiden, biarlah mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan yang ada, " kata Toar. (ryo)

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Aldi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved