Editorial Tribun Manado

Polemik Perppu UU KPK

Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan perppu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Syaratnya ada kegentingan memaksa.

Polemik Perppu UU KPK
Tribun Batam - Tribunnews.com
Ilustrasi-logo-kpk-di-gedung-kpk 

TRIBUNMANADO.CO.ID - PERLU tidaknya Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang sudah diketok DPR-RI masih jadi polemik.

Presiden sebelumnya membuka peluang untuk mengeluarkan perppu setelah menerima masukan dari sejumlah tokoh pada 27 September lalu. Presiden mengatakan akan menghitung dan kemudian memutuskan perlu tidaknya mengeluarkan pengganti perundang-undangan tersebut.

Ya, desakan untuk membatalkan UU KPK hasil revisi itu tampal jelas. Gelombang protes dari mahasiswa terjadi. Tak hanya di Jakarta, tapi juga hingga ke daerah-daerah. Demontrasi itu menjadi perhatian.

Aktivis antikorupsi, koalisi masyarakat sipil, hingga mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Mereka menganggap, UU KPK hasil revisi melemahkan lembaga antirasuah tersebut secara kelembagaan.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 59,7 persen responden mengetahui aksi mahasiswa tersebut, sementara 40,3 persen tidak tahu. Demikian seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (6/10/2019).

Dari responden yang tahu mengetahui adanya aksi tersebut, 70,9 persen di antaranya menganggap UU KPK hasil revisi melemahkan kinerja lembaga itu dalam memberantas korupsi.

Sebanyak 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

Sampel dengan metode stratified random sampling sebanyak 1.010 orang. Responden diwawancarai lewat telepon pada 4-5 Oktober 2019. Margin of error survei ini adalah plus minus 3,2 persen. Artinya, persentase temuan survei bisa bertambah atau berkurang sekitar 3,2 persen. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca: Surya Paloh Ungkap Keputusan yang Diambil Presiden soal UU KPK: Kita Masih Satu Bahasa

Baca: Hillary Lasut Kritik Poin RUKHUP dan Revisi UU KPK: Tidak Boleh Atas Dasar Kepentingan

Baca: Jokowi Diminta Dengarkan Rakyat, Silahkan Keluarkan Perppu KPK, Jangan Tersandra oleh Parpol

Namun demikian, ada juga kalangan yang menganggap Presiden tidak perlu mengeluarkan perppu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Presiden Jokowi dan partai-partai pendukungnya sepakat untuk belum akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Surya meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK. Bahkan Surya Paloh mengatakan, Presiden Jokowi bisa dimakzulkan lantaran perppu. Tentu saja, narasi tentang pemakzulan ini mendapat tentangan.

"Konstitusi kita itu sangat jelas prosedur pemberhentian presiden mesti ada pelanggaran hukum mencakup pengkhianatan terhadap konstitusi, negara, melakukan tindakan tercela, melakukan tindak kriminal itu kategorinya. Jadi konyol penerbitan perppu dihubungankan dengan impeachment," ujar Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan perppu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Syaratnya ada kegentingan memaksa. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memberikan tafsir 'kegentingan yang memaksa' dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Sekarang, kita menunggu apa langkah Presiden Jokowi yang akan kembali dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2019 untuk periode keduanya. Apakah ia akan mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi atau mengikuti keinginan partai koalisi pengusungnya? (*)

Baca: TERKINI OTT KPK, 1 Unit Mobil Pajero Diduga Milik Kolega Bupati Disita KPK

Baca: Pasar Micin Semakin Gurih

Baca: Kisah Ms Ito Japan Airlines, Pelayanan Prima Maskapai Penerbangan

Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved