News

Pemprov Suntik Dana BPJS Rp 7,5 Miliar untuk Anak Yatim, Lansia dan Tahanan Lapas

Pemprov Sulut mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pemprov Suntik Dana BPJS Rp 7,5 Miliar untuk Anak Yatim, Lansia dan Tahanan Lapas
Istimewa
Pemprov Suntik Dana BPJS Rp 7,5 Miliar untuk Anak Yatim, Lansia dan Tahanan Lapas 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulut mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dukungan itu dinyatakan lewat Penandatangan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemprov dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulutenggomalut, Sabtu (5/10/2019) di Kediaman Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Kompleks Cempaka, Kolongan, Minahasa Utara

Pemprov Sulut mengucur Rp 7,5 miliar untuk melindungi anak yatim, lansia dan tahanan lapas di Minahasa.

Dana ini ditambahkan bagi tanggungan Pemkab Minahasa

"Kmi berharap penambahan anggaran 7,5 Miliar bagi Pemda Minahasa, pihak BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kerjasama dengan Fasilitas kesehatan terkhusus fasilitas kesehatan milik pemerintah dan dalam mendukung program JKN KIS ini selain menanggung masyarakat miskin dan tidak mampu pemerintah sulut juga mengcover anak yatim, lansia dan tahanan lapas," kata Gubernur.

Deputi Direksi Wilayah Sulutenggomalut Dasrial mengatakan, kerja sama ini berupa pemberlakuan addendum per 1 Oktober - 31 Desember 2019 dengan jumlah peserta Kabupaten Minahasa yg ditanggung oleh Pemprov Sulut sebanyak 108.989.

Selain Kabupaten Minahasa, pemprov sulut juga telah menanggung 12 kabupaten lainnya sehingga total peserta yang dilundnfi adalah 172.797 jiwa.

"Kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi setingi-tingginya atas dukungan anggaran dari Pemerintah Sulawesi Utara untuk Program JKN-KIS terlebih khusus kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey," ujar Dasrial

Ia menjelaskan, adanya penambahan anggaran dari Pemprov Sulut untuk Kabupaten Minahasa dilatarbelakangi oleh peserta JKN-KIS yang kian membengkak, dan diprediksi bertambah sehingga mengakibatkan ketersediaan anggaran Pemda Minahasa tidak mencukupi, sehingga membutuhkan bantuan anggaran

"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan program yang benar-benar langsung dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara gratis melalui program JKN-KIS," kata Dasrial.(ryo)

Berita Populer

Baca: Suara Tembakan Senjata Api Terdengar, Warga Kaget dan Temukan Seorang Polisi dan Istrinya Meninggal

Baca: Sang Menantu Tempuh 6.500 Km untuk Beri Kejutan di HUT, Mertua Menembaknya hingga Tewas

Baca: Sopir Pribadi Tewas Tanpa Celana di Semak, Padahal Cuma Izin Buang Air, Polisi Duga Ini Penyebabnya

Baca: Tak Terima Dicibir Nikita Mirzani dan Hotman Paris, Farhat Abbas Tutup Pintu Maaf

Baca: Bocah 14 Tahun Tertembak di Paha Kiri, Tak Tahu Oleh Polisi Atau Ada Pihak Lain, Ada Demonstrasi

Baca: Nagita Slavina Buat Kekasih Afgan Nangis, Rossa Tak Segan Puji Istri Raffi Ahmad

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved