Pilwako Manado

Terkait Polemik Anggaran Pilwako Kota Manado, Legislator PSI Angkat Bicara

Terkait anggaran Pilkada yang juga belum ditetapkan KPU Kota Manado hingga saat ini menjadi perhagian serius anggota DPRD.

Terkait Polemik Anggaran Pilwako Kota Manado, Legislator PSI Angkat Bicara
TRIBUN MANADO/SITI NURJANAH
Jurani Rurubua 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tahapan Pilkada sudah dimulai sejak di launching oleh KPU RI September lalu. Sementara dibeberapa daerah hingga saat ini belum menentukan anggaran Pilkada termasuk di Kota Manado.

Terkait anggaran Pilkada yang juga belum ditetapkan KPU Kota Manado hingga saat ini menjadi perhatian serius anggota DPRD.

Sekretaris Fraksi Golkar, Jurani Rurubua mengatakan, di Manado, penyelenggara Pilkada, baik KPU Manado dan Bawaslu masih tarik menarik terkait besaran anggaran tersebut.

"Bahkan, apa yang diajukan KPU dan Bawaslu justru terlalu jauh dengan rencana realisasi dari Pemkot Manado. Info dari KPU Manado mengajukan anggaran Rp 70 miliar, justru mendapat persetujuan Pemkot dibawah nominal hanya senilai Rp 34 miliar. Sedangkan Bawaslu, dari Rp 24 miliar hanya akan direalisasikan Rp 10 miliar," bebernya, kepada Tribunmanado.co.id, Kamis (3/10/2019).

Lebih jauh, Ia mengatakan, sebagai perwakilan rakyat yang punya fungsi pengawasan terhadap pemerintah, DPR akan berkoordinasi dengan pihak pemkot dan juga penyelenggara.

"Apalagi, seyogyanya penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dilakukan pada 1 Oktober kemarin, justru tertunda," ucapnya.

Lebih lanjut, di beberapa daerah, di Sulut, baik Bitung dan Minut sudah melakukannya dengan mata anggaran yang susuai dengan kebutuhan penyelenggara.

"Bitung itu hanya 8 Kecamatan, Minut ada 10 kecamatan namun ada 131 kelurahan. Sedangkan Manado ada 11 kecamatan dan 87 kelurahan, namun jumlah pemilihnya jauh lebih banyak kemudian berada di perkotaan yang membutuhkan program kerja penyelenggara pemilu yang lebih optimal," bebernya.

Atas dasar hal itu, pihaknya akan meminta Pemkot Manado untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan Penyelenggara.

"Manado adalah ibu kota, sehingga anggarannya tidak boleh setara apalagi dibawah dari kabupaten dan kota lainnya di Sulut. Baik jumlah pemilih, keberadaan TPS, kerja sosialisasi hingga kebutuhan lainnya di Manado perlu mendapat suport anggaran yang relevan," jelasnya. (ana)

Baca: Fakta Daftar Istri Bunuh Suami secara Kejam, Diracuni Sianida hingga Dibakar

Baca: Pakai Busana Batik, Putri Mulan Jameela Tampil Anggun, Sepatu Rp 15 Juta Jadi Sorotan!

Baca: Pria Ini Mengejutkan Publik Dunia Dengan Kehidupan Keluarganya, Miliki 145 Anak dari 27 Istri

Facebook Tribun Manado :

Baca: Kertas Cokelat Pembungkus Makanan Ternyata Mengandung Racun

Baca: Penggemar Liverpool Dibuat Senam Jantung, Salah Cetak 2 Gol, Liverpool Menang 4-3

Baca: Mengenai Penerbitan Perppu, Pakar Hukum Univesitas Indonesia Berikan Sarannya Untuk Presiden Jokowi

Instagram Tribun Manado :

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado :

Penulis: Siti Nurjanah
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved