Nasional

Mengenai Penerbitan Perppu, Pakar Hukum Univesitas Indonesia Berikan Sarannya Untuk Presiden Jokowi

Mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sejumlah pakar hukum memberikan sarannya untuk Presiden Jokowi

Mengenai Penerbitan Perppu, Pakar Hukum Univesitas Indonesia Berikan Sarannya Untuk Presiden Jokowi
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Pakar hukum Univesitas Indonesia Junaedi (tengah). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sejumlah pakar hukum memberikan sarannya untuk Presiden Jokowi.

Pakar Hukum Univesitas Indonesia, Junaedi misalnya. Menurutnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebaiknya dilakukan setelah Undang-Undang KPK hasil revisi berlaku.

Karena menurut Junaedi UU KPK telah disahkan DPR pada 17 September 2019 dan akan berlaku secara otomatis 30 hari kemudian meski Presiden Jokowi tidak menandatanganinya.

"Kalau dikeluarkan Perppu sekarang dan nantinya Undang-Undang KPK berlaku maka ada dua undang-undang dan ini nantinya lex posterior derogat legi priori," kata Junaedi saat diskusi tentang Perppu UU KPK di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Lex posterior derogat legi priori yaitu undang-undang terbaru akan mengesampingkan undang-undang yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, Perppu akan menjadi sia-sia karena UU KPK hasil revisi yang nantinya akan berlaku.

"Tapi kalau Presiden mau keluarkan Perppu sekarang, maka harus ditandatangani dulu baru keluarkan Perppu. Tapi feeling saya, Presiden tidak tandatangan, keluarkan Perppu setelah dilantik," papar Junaedi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima banyak masukan dari sejumlah tokoh mengenai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Baca: Puasa Tidak Akan Sah Tanpa Niat, Berikut Ini Bacaannya Untuk Puasa Senin, Kamis dan Ayyamul Bidh

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 3 Oktober 2019: Aries Waspada Penipuan, Taurus Ada Masalah

Baca: Dituduh Sengaja Tabrak Puluhan Hewan, Seorang Remaja Ditangkap Polisi, Diproses Hukum Serius

Facebook Tribun Manado :

Banyak masukan meminta Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.

"Tadi banyak masukan dari para tokoh pentingnya menerbitkan Perppu," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Jokowi akan mengkaji dan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut.

Halaman
1234
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved