Soe Hok Gie: Saya Anggap Surat ‘Tidak Terlibat G30S’ Sebagai Surat yang Tidak Ada Gunanya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pada tahun 1960-an Indonesia mengalami gejolak politik.

Puncak dari itu melahirkan apa yang disebut Gerakan 30 September atau G30S. Peristiwa ini terjadi hingga 1 Oktober 1965.

7 Jeneral Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok militer dari G30S ini. Dugaan kemudian mengarah keapada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa G30S itu.

Peristiwa G30S ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembersihan orang-orang komunis.

Kebijakan itu diimplementasikan dengan dibuatnya aturan pembuatan surat tidak terlibat G30S sejak akhir 1965.

Surat itu mirip dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasa dijadikan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan.

Namun, surat keterangan tidak terlibat G30S tidak hanya ditujukan bagi mereka yang ingin bekerja, tapi juga mereka yang akan masuk sekolah dan pindah rumah.

Berita Populer

Baca: Peringatan Dini BMKG Hari ini, Senin 30 September 2019, Gelombang Tinggi Capai 2,5 hingga 4 Meter

Baca: Yasti Hengkang ke PDIP? Olly Siap Serahkan Kartu Anggota, Ini Tanggapan Yasti

Baca: Mengenang G30S 1965 - Berikut Hasil Autopsi Jenazah 6 Jenderal dan 1 Perwira Militer Angkatan Darat

Bahkan surat tidak terlibat G30S ini konon juga menjadi syarat seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan.

“Tujuan dari surat ini memang baik, yaitu mencegah agar oknum-oknum komunis (yang nilainya kini lebih rendah dari kambing) tidak menyelusup ke dalam bidang-bidang kemasyarakatan,” tulis Soe Hok Gie dalam artikelnya yang berjudul “Surat Tidak Terlibat G30S”.

Artikel itu kemudian diterbitkan ulang dalam sebuah buku “Soe Hok Gie, Zaman Peralihan”.

Soe Hok Gie juga pernah diharuskan membuat surat tidak terlibat G30S ketika ia hendak membuat paspor.

Meski saat itu Gie berstatus sebagai mahasiswa dan juga pegawai negeri, yang notabene telah lolos screening dari dekan dan rektor, namun dia tetap diharuskan membuat surat sakti itu.

“Saya harus di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Koramil. Saya tak peduli dengan semua peraturan tadi (saya anggap hanya dibuat-buat saja dan tidak ada gunanya),” lanjut Gie.

Dia akhirnya berhasil melalui semua prosedur berbelit itu berkat surat pengantar dari Sinar Harapan, harian yang biasa menerbitkan artikel-artikelnya.

Soe Hok Gie juga menumpahkan kemuakannya pada aturan itu.

Dia menganggap surat tidak terlibat G30S adalah kesia-siaan belaka.

Sebab, prosedur-prosedur yang ada sebenarnya juga sangat mudah dilewati dengan minta bantuan ke ‘orang dalam’.

Semua akan menjadi mudah dan cepat dengan praktik suap-menyuap.

Jika mengurus sendiri, setelah dilempar-lempar dari satu kantor ke kantor lain, ujung-ujungnya biasanya hanya ditanya sila-sila dalam Pancasila untuk membuktikan orang tersebut tidak terlibat G30S.

“Kalau lulus kadang disodorkan sumbangan kesejahteraan anu, atau membeli gambar Pancasila atau soal-soal lain. Tujuannya jelas… minta uang,” sambung Gie.

Dari segi keamanan, Gie sangat menyangsikan efektivitas surat keterangan tidak terlibat G30S itu.

Gie juga berpendapat bahwa kebijakan itu harus dihapuskan, tidak perlu dipertahankan.

Pasalnya, dari sekitar 22 juta rakyat yang tergabung dalam gerakan komunis (berdasarkan klaim PKI), sebenarnya hanya beberapa ribu saja yang benar-benar memahami ideologi Marxisme-Leninisme.

Sedangkan sisanya hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu apa-apa.

Mereka akan mendapat tekanan dari SOBSI jika tidak mau bergabung dalam serikat buruh tersebut.

Ada juga para petani yang diiming-imingi tanah supaya mau bergabung dengan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang juga berafiliasi dengan PKI.

Sehingga tidak etis ketika mereka harus menanggung hukuman yang sebenarnya mereka tidak tahu sama sekali sebabnya.

Sebab secara teoritis, siapapun yang terlibat, entah itu aktor intelektual maupun sekadar bergabung karena hal-hal di atas, mereka akan sangat dikucilkan dari kehidupan.

“Secara teoritis mereka tidak boleh kerja (perusahaan mana yang mau terima orang yang terlibat G30S), tidak boleh kawin (di beberapa tempat), tidak boleh pindah rumah (di Jakarta ada ketentuan ini untuk surat pindah, tidak boleh masuk sekolah dan selalu hidup dalam ketakutan,” lanjut Gie.

Menurutnya, mereka yang hanya ikut-ikutan hendaknya diterima kembali di tengah masyarakat.

Sebab jika seperti itu, maka akan mempersulit hidup dan meneror mereka, pada akhirnya mereka akan menjadi mangsa grup totaliter, termasuk komunisme.

“Saya anggap surat ‘Tidak Terlibat G30S’ sebagai surat yang tidak ada gunanya,” tulis Gie. (TribunnewsWIKI/Widi Hermawan).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Muak karena Wajib Buat Surat ‘Tidak Terlibat G30S’ , Soe Hok Gie: Surat yang Tidak Ada Gunanya.