Makin Banyak Industri Pengguna Data Dukcapil

Lembaga keuangan masih terus dibayangi praktik fraud. Salah satunya melalui pemalsuan data pribadi nasabah atau konsumen.

Makin Banyak Industri Pengguna Data Dukcapil
net
Ektp 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Lembaga keuangan masih terus dibayangi praktik fraud. Salah satunya melalui pemalsuan data pribadi nasabah atau konsumen. 

Jika tidak ditangani serius, akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan keuangan. Salah satu upaya menekan fraud melalui kerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Baca: Produksi Membanjir, Harga CPO Jadi Loyo

Melalui kerja sama ini, mereka bisa memverifikasi data calon nasabah dari Dukcapil sebelum menyalurkan kredit. Biasanya, data Dukcapil memberikan akses  memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik (KTP el).

Sejak menggunakan Dukcapil dua tahun lalu, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (BPFI) telah merasakan penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Direktur BPFI Markus Dinarto Pranoto mengaku rasio NPF perusahaan ini sepanjang 2017 masih di 1%-2%.  “Sekarang NPF turun banyak setelah pakai Dukcapil. Sangat bermanfaat dan baik bagi perusahaan,” kata Markus Jumat (27/9).

Baca: Waskita Akan Jual Dua Tol ke Konglomerat Hong Kong

Sebelum menggunakan Dukcapil, BPFI biasanya hanya mengecek ke lapangan  memverifikasi  kebenaran nama dan alamat peminjam. Sekarang menggunakan dobel cek, baik survei lapangan maupun menggunakan data Dukcapil. 

“Jumlah fraud kami tidak terlalu besar karena menggunakan metode kerja yang sangat rapi untuk mengecek data,” tambahnya.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemdagri Zudan Arif Fakhrulloh mengaku, menemukan indikasi fraud penggandaan nama peminjam. Misalnya, menggunakan KTP orang lain lalu mengganti dengan fotonya sendiri demi memanipulasi data peminjan.

“Mengubah foto KTP supaya bisa mendapat kredit atau menyewa mobil. Dari KTP itu, alamat berubah dari  mengontrak seakan punya rumah sendiri,” ungkap Zudan.

Baca: Polisi Tangkap Enam Orang Terkait Rencana Rusuh Aksi Mujahid 212

Penipu tersebut memanfaatkan data orang yang tersebar di sosial media, baik KTP, nomor telepon, nomor kartu kredit dan lain. Terkait kekhawatiran tersebarnya data nasabah, Zudah menegaskan,  piahkanya tidak memberikan data.

"Yang diberikan hak akses verifikasi data, kalau data benar terjawab yes atau no. atau keluar kata validasi atau  tidak divalidasi ketika NIK dimasukan. Dari situ ketahuan, data nasabah sehingga fraud dan kejahatan bisa dicegah," terang Zudan. (Ferrika Sari)

 

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved