Berita Terkini

Didesak Mahasiswa Keluarkan Perpu KPK, Syarat-syarat Ini Harus Dipenuhi Presiden Jokowi

Presiden Jokowi sebelumnya sudah menyatakan bahwa tidak akan mengeluarkan perppu untuk membatalkan hasil revisi UU KPK.

Didesak Mahasiswa Keluarkan Perpu KPK, Syarat-syarat Ini Harus Dipenuhi Presiden Jokowi
(TRIBUN JOGJA/Hasan Sakri Ghozali)
AKSI GEJAYAN MEMANGGIL - Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi damai di Simpang Tiga Colombo, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (23/9/2019). Dalam aksi untuk menyikapi pemerintah dan DPR tersebut massa aksi menuntut adanya penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP serta menolak revisi UU KPK yang baru disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indoensia. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Demonstrasi di depan Gedung DPR yang dilakukan Mahasiswa, membawa harapan agar pemerintah dan parlemen membatalkan sejumlah RUU dan undang-undang yang bermasalah.

Salah satunya ialah Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah menyatakan bahwa tidak akan mengeluarkan perpu untuk membatalkan hasil revisi UU KPK.

Namun aksi demonstrasi mahasiswa yang telah meluas, membuat Presiden melunak dan mempertimbangkan mengeluarkan Perpu KPK.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Akan kami kalkulasi, kami hitung, pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," ujar Jokowi.

Baca: Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Paripurna Terakhir DPR RI, Polisi Siapkan 20.500 Personel

Baca: Mahasiswa Rencananya Akan Demo Saat Anggota DPR RI Terpilih Periode 2019-2024 Dilantik Oktober 2019

Baca: Pasca Unjuk Rasa, Ada Sembilan Polisi Yang Diperiksa, Terkait Pemukulan Jurnalis dan Mahasiswa?

Namun, Jokowi belum memberi kepastian kapan ia akan mengambil keputusan terkait penerbitan perpu ini.

"Secepat-cepatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata dia.

Syarat-syarat yang dilakukan seorang Presiden untuk mengeluarkan Perpu:

Soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang telah disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Halaman
1234
Penulis: Rhendi Umar
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved