Tajuk Tamu

Andi Haidir Indar SH: Cuti Bersyarat-Rekreasi Terpidana

Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang yang murni digagas dan dibuat sendiri yang nantinya menjadi sandaran penegakan hukum.

Andi Haidir Indar SH: Cuti Bersyarat-Rekreasi Terpidana
(.)
Ilustrasi penjara. 

Oleh:
Andi Haidir Indar SH
Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Euforia Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan RUU Pemasyarakatan, tengah menghangat di tengah masyarakat Indonesia.

Betapa tidak, gelombang pro dan kontra serta saran sejumlah pihak baik itu dari lembaga penggiat hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kalangan akademisi silih berganti baik itu untuk menunda ataupun menyegerakan pengesahan tersebut menjadi Undang-Undang.

Mengapa hal ini penting, sebab untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang yang murni digagas dan dibuat sendiri yang nantinya menjadi sandaran penegakan hukum di Indonesia.

Pun demikian beberapa pasal-pasal yang termaktub dalam rancangan tersebut dinilai tidak melambangkan asas keadilan utamanya pada kasus-kasus luar biasa (extraordinary crime).

Hal yang menjadi perhatian penulis, yakni informasi dan kabar yang menggambarkan kemudahan para terpidana kasus luar biasa utamanya kasus korupsi dalam menerima ‘hadiah’ berupa remisi dan cuti bersyarat serta rekreasi saat menjalani pidana. Bahkan terkesan memudahkan para pesakitan koruptor dalam melenggang bebas dan menerima sejumlah hak yang menjurus pada keistimewaan terpidana.

Cuti Bersyarat
Sebelumnya di tulisan yang singkat ini, izinkan penulis menerjemahkan perihal cuti bersyarat dan syarat substantif dan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang di-breakdown dan diterjemahkan prosedurnya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Mengapa hal ini penting? Sebab akan menjadi pembanding ketika RUU Pemasyarakatan yang disahkan nantinya menjadi UU Pemasyarakatan yang baru, menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Lalu jika hal ini telah lama diatur kenapa baru saat ini menjadi perhatian sejumlah pihak? Cuti bersyarat diberikan maksimal selama 6 (enam) bulan di mana secara umum mengharuskan syarat pidana yang telah incraht maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Selain itu, telah menjalani pidana dan berkelakuan baik minimal 6 bulan bagi pidana umum, dan 9 bulan pada pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, korupsi, kejahatan HAM berat, maupun kejahatan transnasional lainnya.

Dalam penjabaran syarat telah ditemukan perbedaan masa menjalani pidana pada kasus luar biasa. Syarat lainnya di mana para terpidana kasus korupsi terlebih dahulu wajib membayar lunas denda dan uang pengganti dan memiliki surat keterangan justice collaborator atau bersedia bekerja sama dalam mengungkap kasus korupsi yang terkait yang dijalani seorang terpidana (PP99 Tahun 2012).

Halaman
123
Editor: Fransiska_Noel
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved