Demo Mahasiswa
KRONOLOGI Anggota DPRD Sumbar dari Gerindra Tantang Mahasiswa Turunkan Jokowi: Memang Terpancing
Dalam video tersebut, terdapat narasi ucapan seseorang yang diduga kuat seorang anggota DPRD Sumbar.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID – Viral video Anggota DPRD Sumbar menantang mahasiswa untuk menurunkan Presiden Jokowi
Video berdurasi 30 detik beredar di media sosial.
"Saya tantang kalian. Buat rekomendasi hari ini, turunkan Presiden Jokowi. Berani nggak?" kata seseorang pria yang diduga anggota DPRD Sumbar itu.
Ucapan anggota dewan tersebut disambut mahasiswa yang hadir dengan melontarkan ucapan "Berani".
Kemudian, anggota dewan tersebut kembali mengulangi perkataannya.
"Berani nggak?" tegasnya.
Menjawab hal tersebut, muncul interupsi dari seorang perwakilan massa demo di ruangan itu.
"Kawan-kawan, ingat tujuan kita apa di sini. Jangan terprovokasi. Apa tujuan kita? Tidak ada turunkan Jokowi," ucapnya lantang.
Dari penelusuran TribunPadang.com, video tersebut adalah audiensi perwakilan mahasiswa saat aksi demo di DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019).
Sosok yang melontarkan tantangan ‘turunkan Jokowi’ itu ternyata adalah Anggota DPRD Sumbar, yang bernama Hidayat.
Hidayat merupakan kader Partai Gerindra, dan juga telah dituntuk sebagai Ketua Fraksi Gerindra Sumbar.
Di samping Hidayat ada Afrizal dari Partai Golkar, dan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis.
Hidayat saat ditemui TribunPadang.com di Padang, Kamis (26/9/2019) siang menuturkan memang dirinya yang melontarkan pernyataan tersebut.
Namun Hidayat menjelaskan bahwa pernyataan itu sebatas upaya memancing apa yang diinginkan mahasiswa kala itu.
Bagaimana kronologis hingga pernyataan yang viral tersebut tiba-tiba muncul?
Hidayat menyampaikan kronologi bahwa sejak pagi dirinya sudah ada di gedung DPRD Sumbar.
Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa saat itu ditindak lanjuti DPRD Sumbar.
Kemudian ada gelombang massa dan pihaknya diminta menemui mahasiswa.
Saat itu anggota dewan pun menemui gelombang mahasiswa yang ada di luar gedung.
Kala itu Hidayat menuturkan sudah melihat ada aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan.
Dirinya juga menerima utusan mahasiswa yang meminta dialog.
Setelah berkoordinasi dengan polisi apakah memungkinan bisa terjadi dialog, Hidayat dan beberapa anggota dewan lainnya menerima mahasiswa berdialog di ruang khusus 1.
Saat itu disepakati dialog dengan 50 mahasiswa dan difasilitasi 4 orang anggota DPRD Sumbar.
Dalam proses dialog tersebut, anggota dewan pun meminta agar disampaikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa.
Dikatakan Hidayat, saat itu dialog tidak terjadi.
Hidayat menuturkan kalau dirinya bersepakat UU KPK ditangguhkan.
Pengesahan RUU KHUP ditunda pembahasan. Begitu juga RUU Pertanahan dan Pemasyarakatan.
"Sepakat kita waktu itu, tapi adik-adik mahasiswa tidak percaya. Sampai kami tawarkan opsi mari kita berangkat ke Jakarta," katanya.
Hidayat mengakui sudah menjelaskan bahwa wewenang DPRD Sumbar bukan membuat Undang-undang, namun Perda.
Saat dijelaskan, mahasiswa pun melakukan interupsi.
Saat itu, Hidayat mengakui agak terpancing sehingga bertanya bagaimana kalau isunya turunkan Jokowi.
"Saat itu saya tanyakan apalagi tuntutan adik-adik yang mesti kami fasilitasi. Ketika itu memang terpancing saya.
Saya katakan bagaimana isunya menurunkan Jokowi. Itu memang benar saya yang katakan seperti itu," katanya.
Hidayat mengatakan, kalimat itu muncul dan terlontar begitu saja.
Kalimat itu sebagai upaya memancing apa yang sebenarnya diinginkan mahasiswa.
"Saya ingin tahu saja sebenarnya, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh adik-adik mahasiswa ini.
Semua sudah kita fasilitasi, kita respon. Namun tidak dihargai, tidak dihormati," katanya.
Diakui Hidayat, pernyataan itu terlontar pada saat yang tidak tepat.
Dikatakannya, pernyataan itu tidak direncanakan sama sekali.
"Itu betul-betul tangung jawab saya selaku pribadi. Karena memang sudah memuncak juga, satu jam lebih kita layani tidak ada solusi," katanya.
Namun perlu diingat, lanjut Hidayat, sebelum pernyataan keluar, demonstran sudah masuk ruang paripurna dan lakukan perusakan.
"Jadi tak tepat juga karena statement saya mereka brutal," katanya.
Hidayat menuturkan, dirinya tidak ada niat memprovokasi mahasiswa dengan pernyataan yang sudah viral tersebut.
Jika memang ada niat provokasi, lanjut Hidayat, momen yang dimanfaatkan adalah ketika menemui mahasiswa di luar gedung yang jumlahnya ribuan.
Namun itu tidak dilakukan.
"Kita ingin tahu juga apa sesunguhnya tuntutan adik-adik mahasiswa karena seluruh tuntutan mereka sudah kita tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD. Terus apalagi. Saya coba pancing sebenarnya. Atau ini nggak agendanya? Itu saya pancing," katanya.
Hidayat menuturkan, sebagai anggota Fraksi Gerindra dirinya sadar pernyataan itu bisa saja dikaitkan dengan politik.
Namun apa yang disampaikannya tidak didesain, namun menjadi tanggung jawab dirinya pribadi.
Afrizal Sebut Hanya Spontanitas
Anggota DPRD Sumbar Afrizal dari fraksi Golkar berada di samping Hidayat dalam video itu.
Ia mengatakan, aksi demo kemarin harus dilihat secara utuh.
“Dari halaman kantor DPRD mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib. Kemudian, mahasiswa masuk ke ruang paripurna dan ruang rapat khusus.
Di ruang paripurna terjadi kekerasan sehingga semua fasilitas hancur. Malah dari teriakan mahasiswa ada yang terdengar kalimat ‘Turunkan Jokowi dan sebagainya’," jelas Afrizal.
Di ruang rapat khusus, kata Afrizal, suasana tak juga kondusif karena anggota DPRD dipaksa menerima secara mentah apa yang dituntut.
"Malah lebih dari itu. Kita sudah kabulkan dan mereka tetap tidak terima.
Jadi apa yang disampaikan anggota dewan tersebut, saya rasa itu spontanitas saja, tidak ada maksud lain. Hanya spontanitas melihat kondisi yang sudah tidak terkendali dan sebagainya," ujar Afrizal.
Afrizal menceritakan kondisi DPRD Sumbar saat demo kemarin memang betul-betul tidak kondusif.
"Saya ulangi, itu hanya spontanitas. Tidak ada unsur lain," ulang Afrizal.
Di dalam ruang rapat khusus saat itu, kata Afrizal, ada empat pimpinan dewan dan kemudian dihadiri lebih dari 150 mahasiswa.
"Kondisinya hanya satu arah. Begitu saya memimpin pertemuan, meminta saran dan pendapat, mereka intervensinya sangat tajam sekali.
Harus ini dan itu. Tidak betul itu. Cara menyampaikan nya tidak dua arah. Sangat memaksakan. Sementara, berdialog itu harus dua arah.
Kami juga sudah menjelaskan, UU itu bukan kewenangan DPRD. Kewenangan UU ada di tingkat pusat," jelas Afrizal.
Ditambahkan Afrizal, DPRD Provinsi sesuai kewenangan hanya membuat Perda yang menjadi urusan pemerintah daerah.
"Ini undang-undang. Namun, kami minta DPR RI, tidak lagi membahas. Itu sudah dijawab.
Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan dan dilimpahkan ke anggota DPR RI periode berikutnya.
Tapi, mereka juga tak mau terima. Suasana hingga sampai seperti itu," ungkap Afrizal.
Sekwan Tak Berkomentar Banyak
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, membenarkan kejadian itu di DPRD Sumbar, namun dirinya tidak mau berkomentar banyak.
Menurutnya, saat itu kondisi di ruang rapat khusus sedang gaduh dan ricuh. Mahasiswa berebutan untuk mengemukakan pendapat.
"Di dalam ada ratusan mahasiswa. Di pintu saja ada sekitar puluhan orang. Yang jelas, saya sebagai sekretaris dewan saat itu hanya mengamankan pimpinan," kata Raflis saat dihubungi TribunPadang.com, Kamis siang.(*)
Dapatkan Berita Viral dan Pilihan Editor melalui WhatsApp
Klik Tautan Ini untuk mendaftar >>> https://bit.ly/2L4V6kr
Silakan Ikuti kami di:
Instagram @tribun_manado
>>> https://bit.ly/2WEgWNR
Youtube Tribun Manado TV
>>> https://bit.ly/2RnHzWn
Facebook @tribun.manado
>>> https://bit.ly/2WFcQF9
Twitter @Tribun_Manado
>>> https://bit.ly/31BR1dz
