Berita Nasional

Konsumen Menuntut Kepastian Produk Halal, BPKN Dorong Dijalankannya UU JPH dan PP Turunannya

Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Konsumen Menuntut Kepastian Produk Halal, BPKN Dorong Dijalankannya UU JPH dan PP Turunannya
istimewa
Kepastian Hukum Atas Transaksi Halal Bagi Perlindungan Konsumen 

Konsumen Menuntut Kepastian Produk Halal, BPKN Dorong Dijalankannya UUJPH dan PP Turunannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - “Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat”

Hal ini diutarakan Ardiansyah Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam konferensi pers di Jakarta, yang siaran persnya diterima Tribun Manado, Senin (24/9/2019).

Kebutuhan 80 persen penduduk muslim, merasa wajib mendapat kepastian jaminan produk halal,
oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan,
keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam
mengkonsumsi dan mengunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha
untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas UUPK Pasal 4.

“Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat,” ujarnya.

POPULER

> Rekonstruksi Kasus Mayat Wanita Tanpa Celana, Polisi Temukan Hal Janggal yang Beda dari Hasil Visum

> Alasan Jokowi Revisi UU KPK Terungkap, Hampir Sama dengan Analisis Fahri Hamzah, Kok Bisa?

> Cewek Cantik Ini Awalnya Diajak Paman Mancing Ujungnya Malah ke Semak-semak, Hal Tragis pun Terjadi

Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Keberadaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan
pelaksanaannya PP No. 31 tahun 2019 yang telah dikeluarkan, saat ini menghadapi gugatan
judicial review di Mahkamah Agung (untuk PP) dan di Mahkamah Konstitusi (untuk UU).

Halaman
1234
Penulis: Reporter Online
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved