DAK Fisik Rp 15 T Berpotensi Menyimpang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifkasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

DAK Fisik Rp 15 T Berpotensi Menyimpang
kontan.co.id
Petugas menghitung pecahan 100 ribu rupiah 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifkasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2018.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, lembaga auditor negara itu menemukan pengalokasian DAK Fisik sebesar Rp 15,51 triliun belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak didukung dengan sumber yang memadai.

Baca: Nyong Noni Sulut 2019 Langsung Tugas di Sulut Expo

Pertama, BPK menyebut, pengalokasian DAK Fisik subbidang Prioritas Daerah tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penambahan subbidang DAK Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp 1,06 triliun tidak didukung dengan dokumentasi kesepakatan para pihak dan dokumentasi penghitungan alokasi per daerahnya.

Ketiga, pengalokasian DAK Afirmasi sebesar Rp 137,97 miliar pada beberapa daerah tidak sesuai dengan kriteria afirmasi sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Akibatnya, timbul risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik atas alokasi DAK Fisik yang tidak transparan itu,” tulis BPK.

Selain itu, BPK menilai, penganggaran DAK Fisik juga berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas, serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

Baca: Hasil Liga Inggris West Ham vs Manchester United, Setan Merah Telan Pil Pahit di London Stadium

Adapun, permasalahan ketidakpatuhan tersebut, menurut BPK, lantaran Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belum memiliki kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik.

DJPK juga dinilai belum mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang termuat dalam UU APBN. Serta belum memiliki mekanisme formal atas perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kemenkeu: SOP pengalokasian DAK Fisik sudah ada dan berjalan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), untuk menetapkan standar operasional dan prosedur (SOP) untuk penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved