KPK Desak Pemprov Sulut Tertibkan Aset, Sat Pol PP Temukan Dua Modus Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemanfaatan aset daerah jadi satu di antara fokus KPK agar bisa dimanfaatkan pemerintah.

Hal itu pun sudah dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman KPK dan Pemprov Sulut, beberapa waktu lalu

Kasat Pol PP Sulut, Steven Liow mengatakan, persoalan aset ini belakangan ini tak hanya jadi sorotan BPK tapi juga KPK.

Aset daerah harusnya dikuasai dan dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan daerah. Persoalannya aset ini banyak dikuasai oknum yang tak berhak

Liow mencontohkan kasus dugaan penggelapan aset banyak terjadi di perangkat daerah. Oknum PNS ketika pensiun membawa serta aset-aset barang. Modus ini membuat aset daerah lenyap.

"Kadang-kadang barang hilang karena dibawa pensiun juga dengan oknum PNS," kata dia di Kantor Gubernur, Jumat (20/9/2019).
Ia menambahkan, ada lagi modus atas nama. Modus ini menyatakan atas nama si A atau si B hendak mengamankan aset.

"Beberapa waktu lalu kita cegah soal aset genset, katanya atas nama, atas nama pimpinan mau ambil aset genset," ujar dia.

Ini jadi tanda awas bagi perangkat daerah untuk memantau aset-aset digelapkan.

Modus lainnya menduduki secara tidak sah aset pemprov baik berupa aset rumah atau tanah. "Apalagi dihibahkan tanpa prosedur, kami minta dikembalikan, " kata dia.

Soal tanah yang diduduki milik pemerintah, Gubernur dan Wagub sudah meiginstruksikan diidentifikasi benar-benar masyarakat yang tidak memiliki tanah, ada kebijakan diredistribusi

Soal aset memang tidak sembarangan. Menurutnya, jika masyarakat meminta lahan, misalnya pekuburan, silakan memohon ke gubernur.

Tapi, butuh proses panjang karena aspek legalitas harus ada melalui proses persetujuan DPRD dan sebagainya. Tidak serta merta bermohon langsung dapat. "Kita proses sesuai ketentuan," kata dia.
Kasat mengatakan soal tanah ini ada 3 bidang besar, misalnya di Karpet Biru Mapanget, sebagian besar Iloilo, dan di Malayang

Selain itu, aset eks Kanwil belum masuk secara kesluruhan di data provinsi. Celakanya ada yang sudah dilakukan transaksi jual beli "Ini pidana loh," ujarnya

Ia menambahkan, ada pula yang sudah memiliki sertifikat, namun pemerintah akan ajukan pembatalan. (ryo)