G30S PKI

Soeharto Bentuk Kopkamtib Pasca G30S PKI: Menghukum Anggota Partai Komunis Tanpa Proses Pengadilan

Soeharto Bentuk Kopkamtib Pasca G30S PKI: Tangkap dan Hukum Anggota Partai Komunis Tanpa Proses Pengadilan

Soeharto Bentuk Kopkamtib Pasca G30S PKI: Menghukum Anggota Partai Komunis Tanpa Proses Pengadilan
Kolase pustry.blogspot.com/Instagram - jadoel.ig
Foro Soeharto dan Soekarno 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tragedi kemanusiaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 / G30S 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban.

Merespons peristiwa G30S, Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan pada tanggal 3 Oktober 1965 di Istana Bogor pada pukul 01.30 WIB.

Perintah Presiden Soekarno ini diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI).

Presiden Soekarno memerintahkan untuk:

  1. Menciptakan suasana aman dan tertib
  2. Mempertinggi kewaspadaan dan kesiap-siagaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwikora
  3. Pimpinan tertinggi Angkatan Darat langsung di tangan Presiden Soekarno
  4. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari ditunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro selaku Assisten Ke-III Men/Pangad,
  5. Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban ditunjuk Mayjen Soeharto selaku Panglima Kostrad
  6. Diserukan untuk tetap membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan menggelorakan semangat anti Nekolim,

Secara resmi karena instruksi nomor 5, Mayjen Soeharto mendapatkan wewenang untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban.

Pada tanggal 10 Oktober 1965, Soeharto melembagakan wewenang tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Mayjen Soeharto menjadi panglima pertama Kopkamtib yang dia dirikan ini.

Pada tanggal 17 Oktober 1965, Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Soeharto menyampaikan pengumuman resmi kepada semua personel Angkatan Darat (AD) bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan dalang peristiwa G30S dan pengkhianat bangsa. 

Pada tanggal yang sama, Soeharto juga mengumumkan bahwa tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Selanjutnya, muncul kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para simpatisannya yang menyulut konflik sosial di Jawa dan Bali hingga menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Halaman
1234
Editor: Aldi
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved