Jenderal Asli Papua Ini Ungkap Dalang Ribuan Mahasiswa Pulang Kampung

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mahasiswa mahasiswa Papua yang pulang kampung sudah mencapai 2.047 orang.

Jumlah tersebut terus bertambah karena belum semuanya terdata dan jumlah terbanyak berasal dari  Kabupaten Yahukimo, 600 orang.

Hal ini berdasarkan pertemuan antara Gubernur Papua dan para bupati di Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Senin (16/9/2019) malam.

"Khusus untuk mahasiswa Yahukimo, tadi siang kami sudah bertemu dengan mahasiswa di asrama Yahukimo di Jayapura dan dipastikan ada 600-an mahasiswa Yahukimo yang sudah di Jayapura," ujar Bupati Yahukimo, Abock Busup, di Jayapura, Senin (16/9/2019).

Setelah Yahukimo, jumlah mahasiswa Papua yang telah pulang kampung berasal dari Kabupaten Nduga yaitu 500 orang.

Namun, jumlah tersebut dipastikan akan bertambah karena ada beberapa bupati atau yang mewakili, menyatakan tengah melakukan pendataan dan belum memiliki jumlah pasti berapa mahasiswanya yang telah kembali.

Ditambah, ada delapan kabupaten/kota yang kepala daerah atau perwakilannya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya menjelaskan total ada 13.542 mahasiswa asal Papua yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia meyakini jumlah mahasiswa yang akan kembali akan terus bertambah karena mereka pulang dengan biaya sendiri.

Untuk mengetahui alasan sebenarnya yang membuat banyak mahasiswa Papua pulang kampung, Lukas menyatakan akan segera mengumpulkan perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Dihitung dari manifes pesawat di Bandara Sentani

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja pun pernah menjelaskan bila pendataan yang dilakukan Polda Papua terkait kepulangan para mahasiswa tersebut berasal dari data manifes pesawat yang tiba di Bandara Sentani.

Ia menyatakan Polda Papua tidak bisa melakukan pendataan untuk mehasiswa yang kembali menggunakan kapal laut.

Ketua Tim Asistensi Kapolri Irjen Pol Paulus Waterpauw menduga pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua diduga didalangi anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dugaan itu terungkap dan diperkuat dari hasil kunjungannya ke Malang guna memantau aksi demo memperingati perjanjian New York tanggal 15 Agustus lalu yang tidak mendapat izin dari Kapolres Malang karena mereka tidak bisa memberitahukan siapa penanggung jawab aksi dan berapa nomor teleponnya.