Editorial Tribun Manado: Drama Revisi UU KPK

Drama rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berlangsung dua pekan.

Editorial Tribun Manado: Drama Revisi UU KPK
Kompas.com
Logo KPK 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Drama rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berlangsung dua pekan.

Tanggal 3 September lalu, DPR ‘ujug-ujug’ menyetujui draf UU KPK itu. Pegiat antikorupsi resah. Revisi ini dianggap akan melemahkan KPK.

Ada beberapa poin usulan DPR yang dianggap melemahkan lembaga antirasuiah tersebut.

Di antaranya, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK.

Selain itu, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

KPK selama ini bukan bagian dari pemerintah, melainkan lembaga ad hoc independen.

Harapan pegiat antikorupsi tinggal kepada Presiden Joko Widodo agar tidak memuluskan rencana pembahasa revisi UU tersebut.

Namun, tanggal 11 September 2019, Presiden mengeluarkan Surat Presiden nomor R-42/Pres/09/2019 kepada DPR terkait revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam surat itu, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.

Artinya, pembahasan revisi UU segera bisa berlangsung.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved