Wagub Dukung KPU RI Bangun Museum Demokrasi di Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rencana pembangunan museum demokrasi mencuat.

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw menyinggung wacana itu di hadapan KPU se-Indonesia yang datang ke Sulawesi Utara (Sulut) menghadiri acara konsolidasi regional.

KPU memang punya rencana itu.

Ada dua kota yang jadi pilihan membangun museum tersebut, yakni Jogjakarta dan Sulawesi Utara.

"Apresiasi sekali. KPU pusat punya ikhtiar membuat museum demokrasi di dua tempat Jogja dan Manado," kata dia.

Wagub menyatakan keinginan agar museum demokrasi dibangun di Manado.

"Orang Minahasa sudah sejak lama sejarah demokrasinya, contohnya sejak tahun 50-an, sudah ada  parlemen di Minahasa," kata dia.

Sebelumnya, para pemangku kepentingan Pemilu menggelar Bedah History Minahasa Raad dan Pemilu Minahasa Pra 1955.

Bedah historis dengan format Focus Group Discussion (FGD)  itu mengangkat tema Minahasa Pioner Demokrasi dan Kepemiluan di Indonesia.

FGD digelar di rumah Pintar Pemilu 'Wale Pawowasan' KPU Minahasa, Selasa (11/9/2019).

Director Komunitas Penulis Muda Minahasa Mapatik, Rikson Karundeng sebagai moderator mengantar diskusi tersebut. 

Karundeng menyebut soal mengapa pemerintah Indonesia membuat Minahasa sebagai pilot project pemilu yang pertama tahun 1951.

Ia mengutip pernyataan, Eks Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini yang menjelaskan, jika demokrasi elektoral tertanam sangat dalam pada kultur sejarah Minahasa, sehingga kemandirian daerah ini memiliki peran transformer terhadap aspek-aspek kehidupan lain. 

Di Minahasa tempat yang paling baik berkecambahnya karakter demokrasi.

Didukung oleh kemelekan huruf masyarakat, tapi juga dinamika sejarah yang sangat panjang. 

"Terutama sejak abad 11 Masehi sudah bergelut dengan keadaan sifat-sifat kepemimpinan. Baik struktur adat yang mewarnai aspek pemerintahan, kemudian dihadapkan dengan demokrasi electoral,” ujar Karundeng.

Ia memaparkan, di Indonesia, sejarah mencatat bagaimana pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pertama tahun 1955 dengan demokratis dan sukses. 

Beberapa alasan menyebut pemilu 1955 demokratis karena pemilu dengan sistem pemilihan langsung dan tingkat partisipasi cukup tinggi.

Namun data-data lain menunjukkan jauh sebelum pemilu 1955, beberapa pemilu lokal telah berhasil diselenggarakan. 

Fakta juga membentangkan studi mendalam Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) bahwa Pemilu 1955 berdasar pada referensi pemilu lokal yang telah berhasil diselenggarakan, khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa pada 1951.

“Pemilu 1951 yang merupakan pemilu lokal pertama di Indonesia diujicobakan. Pemilu langsung di Minahasa ini dianggap menarik dan kemudian menjadi referensi penting bagi penyelenggaraan pemilu 1955,” sebut Karundeng.  

Dalam FGD ini, tampil sebagai pemantik, Drs Fendy Parengkuan MA Sejarawan/Ketua Masyarakat Sejarawan Sulawesi Utara.

Bodewyn Talumewo SS  Sejarawan, Arsiparis,  Pegiat Mawale Cultural Center DR Denni Pinontoan MTeol seorang Penulis, Peneliti, Pegiat Mawale Cultural Center.

Bodewyn Talumewo awalnya memaparkan secara umum tentang sejarah demokrasi di Minahasa. 

Ia juga mengulas sejarah Minahasa Raad, mulai dari pembentukan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, termasuk sejarah pembangunan Gedung Minahasa Raad yang hingga kini masih berdiri kokoh di samping landmark zero point Manado.

Fendy Parengkuan mengulas soal sejarah demokrasi modern di Minahasa.

Pemilu 1948 dibahas secara khusus. 

Orang Eropa pertama kali datang ke Minahasa jadi terkejut, sebab negara mereka sistem kerajaan.

Di Minahasa kata mereka seperti Yunani.

Mereka menyebut desa-desa di Minahasa doors republik. 

Segala kebijakan, keputusan selalu diambil bersama.

Seluruh Indonesia, di Minahasa pertama kali ada dewan perwakilan rakyat.

Dewan Minahasa yang disebut Minahasa Raad. Dibentuk tahun 1918.

Denni Pinontoan mengulas materi ‘Dari Masa ke Minahasa-Raad, Demokrasi Ala Minahasa’. 

Dalam materinya ia mengulas lebih jauh soal nilai demokrasi yang berakar di Minahasa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat di Minahasa. 

Demokrasi tradisional Minahasa, Minahasa Raad sebagai lembaga demokrasi modern Minahasa, dan membahas secara khusus tentang makna logo Minahasa Raad.

Ia juga merefleksikan makna-makna historis-kultural tentang Minahasa Raad, lebih khusus lagi makna di balik sejarah politik kehadiran dan keberadaan Minahasa Raad.

Masyarakat Minahasa tidak mengenal kata demokrasi.

Tapi di sini kenapa ada ‘Minahasa pioner demokrasi di Indonesia? 

Istilah ini barangkali digunakan dalam pengertian, jauh sebelum pemilu 1955 digelar, masyarakat Minahasa sudah mengenal, dan memberlakukan prinsip-prinsip atau tata cara yang kemudian kita sebut demokrasi modern. 

"Kita sudah mengenal sistem perwakilan dan musyawarah. Sistem ini sudah sejak lama dikenal di Minahasa, jauh sebelum orang Portugis dan Spanyol masuk ke Minahasa," terang Pinontoan.

Komisioner KPU Minahasa, Piter Mawikere mengungkapkan, banyak tokoh nasional sering menyebut jika Minahasa itu pioner demokrasi di Indonesia. 

FGD ini menurutnya sangat membantu mereka mendapatkan banyak alasan historis soal hal tersebut.

"Banyak tokoh nasional menyebut Minahasa sebagai pioner demokrasi di Indonesia, kiblat demokrasi di Indonesia. Kami berterima kasih sebab dalam diskusi ini kami bisa mendapat gambaran secara luas soal demokrasi di Minahasa hingga perkembangannya di era modern," ungkap Mawikere.

Sementara, mantan Ketua KPU Minahasa yang kini duduk sebagai komisioner KPU Sulawesi Utara, Meidy Tinangon mengakui jika FGD ini banyak mengangkat hal-hal yang belum terkuak ke permukaan

 “Ternyata praktek pemilu modern seperti pengaturan hak memilih, pengaturan syarat calon, daerah pemilihan dan jumlah kursi, telah dipraktekkan di Minahasa dalam Pemilu Minahasa Raad yang eksis sejak 1918," kata dia. 

Bukti otentik pengaturan tersebut dapat dilihat pada Peratoeran Tentang Pemilihan Anggota Minahasaraad yang diundangkan melalui Staatsblad 1929 nomor 355 sebagai perubahan Ordonnansi tertanggal 8 Februari 1919, Staatsblad nomor 65 yang sebelumnya diubah terakhir  dengan Ordonnansi 6 September 1927. 

"Tentu saja ini makin mengokohkan peran sentral Sulut khususnya Minahasa dalam sejarah demokrasi Indonesia sebagai pioner demokrasi dan kepemiluan di Indonesia,” kata Tinangon.

Turut hadir dalam FGD ini, Komisoner KPU Minahasa Kristovorus Ngantung dan Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa DR Meidy Malonda MAP, sejumlah akademisi, jurnalis, aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulut dan Komunitas Peduli Pemilu.

(Tribunmandao.co.id/Ryo Noor)

Baca: Foto Bareng Nagita Slavina Pakai Daster, Outfit Nenek Rafathar Jadi Sorotan

Baca: Antar Penumpang Gadis, Ojek Online Ini Divonis Hakim Lima Tahun Penjara, Ternyata Ini Yang Dilakukan

Baca: Profil Lili Pintauli Siregar, Pimpinan KPK yang Baru, Terkenal saat Kasus Korupsi Anggota Polri

TONTON JUGA :