Berita Terkini

Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Madani Desak Presiden Jokowi Tidak Keluarkan Surpres

Masyarakat sangat berharap Presiden segera bersikap atas polemik pelemahan KPK secara terstruktur, sistematis dan masiv.

Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Madani Desak Presiden Jokowi Tidak Keluarkan Surpres
Istimewa
Jeirry Sumampow, Koord. TePI 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Koalisi masyarakat madani penyelamat KPK ikut menanggapi soal revisi UU KPK tersebut.

Jeirry Sumampow, Koord. TePI Anggota Koalisi menjelaskan, DPR telah menetapkan akan melakukan revisi UU KPK di akhir masa jabatan mereka.

Namun menurutnya, revisi itu tidak dapat dilaksanakan jika pemerintah dalam hal ini Presiden menyatakan tidak setuju dengan tidak mengirimkan surat presiden (Surpres).

Sumampow menyebut ada banyak alasan bagi pemerintah untuk melakukan opsi ini.

Antara lain:

  1. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Revisi UU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas.
  2. Usulan revisi UU KPK bentuk inkonsistensi DPR terhadap aturan yang mereka susun sendiri, yaitu Tata Tertib DPR RI khususnya Pasal 65 huruf d yang menyatakan Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.
  3. Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.
  4. Rencana revisi UU KPK seharusnya masuk dalam prolegnas, setidaknya masuk dalam prolegnas perubahan terlebihdahulu untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas prolegnas, untuk selanjutnya di ajukan pembahasan oleh Badan Legislasi.
  5. Urgensi, tidak ada relevansi urgensi revisi UU KPK terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, karena mayoritas masyarakat menolak usulan revisi UU KPK. Selain itu, keberadaan UU KPK selama ini masih sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

"Masalahnya apakah pemerintah juga berada dalam barisan yang setuju revisi KPK atau sebaliknya tidak setuju revisi KPK yang potensial akan melemahkan pemberantasan korupsi. Ataukah Presiden justru menjadi bagian dari barisan yang menyetujui revisi UU KPK dengan sikap kompromisnya," ujarnya.

Baca: Suasana Kehangatan Presiden Bersama Tokoh Papua di Istana Negara, Jokowi: Semua Sudah Sepakat

Baca: Kemarau Bisa Sebabkan Diare Hingga Memicu Penyakit Parkinson

Baca: Gempa Hari Ini - BMKG Catat Gempa 3,4 SR Guncang Palu, Pusat Gempa di Darat dengan Kedalaman 10 Km

Menurutnya, masyarakat sangat berharap Presiden segera bersikap atas polemik pelemahan KPK secara terstruktur, sistematis dan masiv. Sikap cuwek presiden selama ini justru menegaskan kegamangan dan kegalauan presiden.

"Terlebih masyarakat selama ini melihat subtansi revisi UU KPK justru berupaya mengoyak independensi KPK, dan melemahkan fungsi pemberantasan korupsi yang selama ini disandang oleh KPK," jelasnya.

Terkait hal tersebut Sumampow bersama masyarakat madani penyelamat KPK, mendesak agar Presiden segera bersikap menolak rencana revisi UU KPK inisiatif DPR RI, dengan tidak mengeluarkan surat presiden (surpres).

Kemudian DPR kembali fokus pada pembahasan RUU yang sudah masuk dalam prioritas prolegnas 2019, seperti RUU Pertanahan, KUHP, Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Masyarakat Hukum Adat, Ekonomi Kreatif, dll.

"Rencana revisi UU KPK merupakan pengalihan isu proses seleksi Capim KPK yang saat ini sedang berlangsung di DPR, kendati demikian masyarakat harus tetap mengawal seleksi capim KPK di DPR dan rencana revisi UU KPK." tandasnya.

Diketahui anggota Koalisi masyarakat madani penyelamat KPK terdiri dari, TII, Lingkar Madani (LIMA), FITRA, KIPP, IBC, IPC, SPD, FORMAPPI, The Indonesian Institute, Komite Pemilih Indonesia (TePI), Pusako, PBHI, Institute Hijau Indonesia dan LBH Jakarta.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO TV:

Penulis: Rhendi Umar
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved