News

Inilah Pembagian Belanja Daerah Kotamobagu pada APBD Perubahan 2019

Pada kesempatan tersebut anggota satu perwakilan Banggar membacakan hasil pembahasan Perubahan APBD 2019.

Inilah Pembagian Belanja Daerah Kotamobagu pada APBD Perubahan 2019
ISTIMEWA
Legislatif dan Eksekutif Kota Kotamobagu sepakat bersama soal hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2019. Kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani bersama dalam sidang Paripurna, Sabtu (7/9/2019) malam. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Legislatif dan Eksekutif Kota Kotamobagu sepakat bersama soal hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2019.

Kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani bersama dalam sidang Paripurna, Sabtu (7/9/2019) malam.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Djelantik Mokodompit Wakil Ketua DPRD Kotamobagu didampingi Diana Roring wakil Ketua DPRD, dan dihadiri oleh Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara, Anggota DPRD Kotamobagu, Forkopimda, sejumlah kepala OPD, dan ASN Kotamobagu.

Pada kesempatan tersebut anggota satu perwakilan Banggar membacakan hasil pembahasan Perubahan APBD 2019.

Hasil pembahasan tersebut diketahui nilai APBD 2019 setelah perubahan mencapai Rp 722,376 miliar.

Dengan rincian setelah perubahan pendapatan menjadi Rp 700, 698 miliar.

Sementara pada belanja setelah perubahan APBD 2019 mencapai Rp 722 miliar, untuk membiayai belanja tidak langsung yakni Rp 326,884 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 395, 492 miliar.

Sementara Silpa juga berubah menjadi Rp 21,677 miliar, naik satu miliar rupiah.

Maka jumlah belanja tahun anggaran 2019 yang semula sebesar Rp 717,574, 906,940 berubah menjadi Rp 722 miliar.

Dengan melihat data tersebut, maka DPRD Kotamobagu menyatakan bahwa kondisi keuangan Pemkot Kotamobagu termasuk sehat.

Disebabkan oleh persentase berimbang antara belanja langsung yang mencapai 54,75 persen, dan belanja tidak langsung 45,25 persen.

Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara mengatakan, perubahan APBD tersebut merupakan bentuk sinkronisasi pembangunan antaran keinginan masyarakat, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Pusat.

"Menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan dan program pembangunan," jelas dia.

Hasil pengesahan tersebut nantinya akan dibawa ke Provinsi untuk dilakukan Evalia, dan akan dikembalikan lagi untuk ditetapkan, dan bisa dilaksanakan. (amg)

Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Fransiska_Noel
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved