Tajuk Tamu

Dr Fahri Bachmid: Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara

Keputusan politik ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Setidaknya harus diikuti kebijakan hukum yang futuristik bagi masa depan Republik Indonesia.

Dr Fahri Bachmid: Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara
Kolase Foto Tribunnews/Kementerian PUPR
Foto Soekarno dan Design Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur 

Oleh:
Dr Fahri Bachmid SH MH
Pakar Hukum Tata Negara - Alumni Program Doktor FH UMI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan politik ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Setidaknya harus diikuti kebijakan hukum yang futuristik bagi masa depan Republik Indonesia.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemindahan ibu kota negara Indonesia bukanlah hal yang baru karena pernah beberapa kali dilakukan, walaupun secara konstitusional harus dibaca dalam kerangka serta konteks darurat negara.

Pertama, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta ketika terjadi Agresi Militer I Belanda pada 29 September 1945. Itu artinya hanya berselang lima bulan setelah deklarasi kemerdekaan RI.

Pada 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan ke Yogjakarta sehingga pada 4 januari 1946 Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogjakarta untuk pertama kalinya.

Alasan paling mendasar pada saat itu adalah karena Jakarta telah jatuh ke tangan Belanda, maka Yogyakarta dinilai yang paling siap dari sisi ekonomi, politik dan keamanan. Setelah itu terjadi agresi militer Belanda II pada 29 Desember 1948 yang mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota NKRI ke tangan Belanda.

Namun sebelum Kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Presiden Soekarno telah memberikan surat kuasa kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat.

Safruddin kemudian mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 22 Desember 1948.

Waktu bergulir, setelah agresi Belanda berakhir dan adanya perjanjian terkait eksitensi NKRI, ibu kota negara kemudian kembali lagi ke Jakarta.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved