Breaking News:

Pemberantasan Korupsi

Perlu Adanya Revisi UU untuk Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Pengamat: Salah Satu Bentuk Hukuman

Selama ini, imbuh dia, upaya melarang eks koruptor menjadi kepala daerah sudah ada, tapi hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil, KPU, dan KPK.

Editor: Gryfid Talumedun
tribun batam
Logo Kampanye Korupsi 

Karena dia tegaskan, kalau menunggu parpol akan lama, dan belum tentu mereka lakukan.

Selain itu menutu dia, kalau revisi berasal dari presiden, atau bahkan langsung diubah melalui Perppu, maka nanti DPR dan parpol mau tidak mau harus membahasnya.

"Kalau revisi berasal dari presiden, atau bahkan langsung diubah melalui perppu, maka nanti DPR dan parpol mau tidak mau harus membahasnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menilai, ini saatnya bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dan itu dimulai dari inisiatif mengajukan draf Revisi UU Pilkada atau melalui Perppu.

"Ini saatnya bagi presiden untuk menunjukkan kepemimpinan yang lebih tegas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tegasnya.

Baca: Hindari 6 Jenis Sayuran Ini Bagi Anda Penderita Asam Urat, Cegah Sebelum Terlambat

Baca: Urus Kerusuhan Papua: Simak Wawancana Khusus dengan Wiranto

Baca: Informasi Terbaru Penemuan Jasad Pria Dalam Mobil Terbakar, Ini Identitasnya

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

Anggota DPR: MK Sudah Membatalkan Syarat Itu

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi menanggapi usulan Bawaslu dan KPU agar dilakukan revisi terbatas UU No 10 Pilkada Tahun 2016 tentang Pilkada. Salah satu poin revisi yang dia usulkan adalah penambahan aturan terkait pelarangan pencalonan eks napi koruptor.

Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, penyusunan UU harus selalu mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved