Pemberantasan Korupsi

Perlu Adanya Revisi UU untuk Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Pengamat: Salah Satu Bentuk Hukuman

Selama ini, imbuh dia, upaya melarang eks koruptor menjadi kepala daerah sudah ada, tapi hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil, KPU, dan KPK.

tribun batam
Logo Kampanye Korupsi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik adanya Revisi UU untuk melarang eks koruptor yang maju pilkada.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan setuju kalau ada larangan terhadap eks koruptor untuk maju dalam pilkada tertuang dalam Undang-undang.

Apalagi sejumlah eks koruptor yang terpilih lagi menjadi kepala daerah tertangkap korupsi lagi.

"Pelarangan ini juga menjadi salah satu hukuman bagi koruptor. 

Sehingga seorang yang ingin jadi kepala dearah atau yang sedang menjabat kepala daerah akan sangat terdorong untuk menghindari korupsi," ujar Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (29/8/2019).

Selama ini, imbuh dia, upaya melarang eks koruptor menjadi kepala daerah sudah ada, tapi hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil, KPU, dan KPK.

Namun kata dia, pihak parpol belum menunjukkan upaya kongkretnya terkait hal itu.

Baca: Sosok Aulia Kesuma, Wanita yang Habisi Suami dan Anak Tiri, Berwajah Cantik dan Keibuan Tapi Sadis

Baca: JANGAN KABUR, Ini Perbedaan Surat Tilang Merah dan Biru yang Diberikan Polisi Bila Kena Razia

Baca: Kapolri Minta Kapolda Metro Jaya Tindak Pengibar Bendera Bintang Kejora di Depan Istana & Mabes TNI

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

Lebih jauh ia melihat, hambatan dari pelarangan eks koruptor maju dalam Pilkada terletak pada Undang undang terkait.

Karena itu tepat, imbuh dia, kalau pelarangan itu harus dimulai dengan revisi UU.

Halaman
1234
Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved