Ahok, Djarot, Sutiyoso Setuju Ibu Kota Negara Pindah, Anies Sebut tak Mengurangi Kemacetan Jakarta

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan soal pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selain Anies,  tiga mantan gubernur DKI  yakni Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat telah mengomentari rencana pemindahan ibu kota negara. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi, Senin (26/8/2019) lalu.

Jokowi menyampaikan, ada sejumlah alasan pemindahan ibu  kota negara.

Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.

Baca: Cara Bikin Ponsel Android dan iPhone Bekas Jadi CCTV

Baca: Anies Beber Pembicaraan dengan Ahok, BTP Malah Ungkap Perasaanya Selama Ini

Baca: Ayah Berulang Kali Gagahi Anak Tiri Berusia 14 Tahun, Terungkap Akal Liciknya

Baca: VIDEO Pengusaha Malaysia Hina Indonesia: GoJek Hanya untuk Orang Miskin seperti di Jakarta

Baca: VIDEO Aming Bermesraan dengan Pria, Perhatikan Pahanya hingga Jari Tengah Laki-laki Terlihat

Baca: Titi DJ Siapkan Mental Melepas Anak Bungsunya Stephanie Poetri Berkarir di Amerika Serikat

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk," ujar Jokowi.

Proses pemindahkan ibu kota negara diperkirakan paling lambat dimulai pada 2024.

Anies: ibu kota pindah, Jakarta tetap macet

Anies menyampaikan, pemindahan ibu kota negara sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.

Namun, Anies mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Sebab, sebagian besar kendaraan di Jakarta berasal dari kendaraan pribadi. Kemacetan Jakarta hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kendaraan pegawai pemerintahan.

"Pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," kata Anies, Selasa kemarin.

Karena itu, meski ibu kota negara dipindahkan, Anies berjanji Pemprov DKI tetap akan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum.

Pembangunan Jakarta melalui konsep urban regeneration, kata Anies, tetap berjalan meskipun ibu kota negara pindah.

Pemerintah sudah merencanakan alokasi anggaran Rp 571 triliun untuk urban regeneration. 

Urban regeneration adalah pembangunan perkotaan dari beberapa aspek, mulai dari perumahan, transportasi, air bersih, hingga pengelolaan air limbah.

"Saya ngobrol dengan Pak Presiden, beliau menegaskan komitmen untuk pembangunan Jakarta tidak berubah, jalan terus," ujar Anies.

Di sisi lain, Anies menuturkan, pemindahan ibu kota akan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

Menurut dia, bekas perkantoran yang ditinggalkan di Jakarta akan dijadikan RTH.

"Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau. Itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis," ucapnya.

Gedung yang ditinggalkan juga bisa digunakan kembali sebagai kantor. Apalagi, Jakarta direncanakan tetap menjadi pusat ekonomi di Indonesia meskipun ibu kota negara pindah.

Pemindahan ibu kota negara, menurut Anies, akan menjadi sejarah yang dikenang bahwa Jakarta pernah menjadi pusat pemerintahan.

Sutiyoso: pemindahan ibu kota kurangi beban Jakarta

Sutiyoso mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain.

Dia menyampaikan, pemindahan ibu kota negara akan mengurangi beban Jakarta.

Selama ini, kata dia, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pariwisata, perdagangan, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Akibatnya, banyak orang datang ke Jakarta.

"(Ini) juga meninggalkan masalah-masalah yang sulit, kemacetan, kekumuhan, kriminalitas. Jadi, beban berkurang. Paling tidak kan akan mengurangi beban Jakarta," kata Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos, Senin.

Menurut Sutiyoso, pemindahan ibu kota negara sebenarnya merupakan rencana lama yang selama ini tak kunjung dieksekusi karena persoalan biaya.

Dia menilai pemerintah kini sudah memiliki biaya untuk memindahkan ibu kota negara sehingga rencana itu bisa dieksekusi.

 
 Ahok: pemindahan ibu kota rencana lama

Ahok juga menyebut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan rencana lama.

Ahok tidak mau berkomentar banyak saat ditanya tanggapannya soal pemindahan ibu kota negara tersebut. Ia mengatakan, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Saya kira itu keputusan lama sebetulnya," ujar Ahok.

Djarot: pemindahan ibu kota berdampak baik untuk Jakarta

Djarot juga mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Menurut dia, pemindahan ibu kota justru berdampak baik bagi Jakarta.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, kata Djarot, bisa mengurangi permasalahan di Jakarta yang sudah terlalu kompleks.

"Otomatis lebih longgar kan. Semuanya kemacetan, polusi berkurang. Kemudian banjir berkurang, iya dong. Betul enggak? Kemudian permukiman-permukiman kumuh berkurang, sampah berkurang," ujar Djarot.

Menurut Djarot, dengan memindahkan ibu kota negara, kepadatan penduduk di Jakarta perlahan akan berkurang.

KLIK TAUTAN AWAL KOMPAS.COM

#Ahok, Djarot, Sutiyoso Setuju Ibu Kota Negara Pindah, Anies Sebut tak Mengurangi Kemacetan Jakarta