Pemindahan Ibu Kota Negara

Fahri Hamzah Pastikan Surat Presiden Setebal 157 Halaman Segera Dibahas DPR RI

DPR RI secara resmi membacakan surat kajian pemindahan ibu kota RI yang dikirimkan Presiden Joko Widodo.

Fahri Hamzah Pastikan Surat Presiden Setebal 157 Halaman Segera Dibahas DPR RI
kompas.com
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - DPR RI secara resmi membacakan surat kajian pemindahan ibu kota RI yang dikirimkan Presiden Joko Widodo.

Surat itu dibacakan dalam Rapat Paripurna ke IV masa persidangan 1 tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (27/8/2019).

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, surat yang disampaikan Presiden Jokowi hanya sebatas menyampaikan kajian bukan usulan pengajuan RUU.

Sehingga, surat kajian itu akan diteruskan kepada komisi-komisi yang terkait di DPR.

"Tapi karena konsep perubahan ibu kota itu kompleks pasti seluruh anggota dan seluruh komisi dan alat kelengkapan akan dikirim dokumen itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (27/8/2019).

Fahri pun menyebut, bahwa belum ada RUU yang akan dibahas soal surat pemindahan ibu kota. Sebab, dari surat yang dibacakan hanya berupa naskah akademik serta kajian dalam bentuk power point 157 halaman.

"Jadi bukan RUU jadi itu hanya kajian itu semacam pemberitahuan lah begitu yang seharusnya kalau menurut hemat saya jangan presiden yang dilibatkan harusnya menteri aja dulu bicara dengan mitranya," ucap Fahri.

Meski demikian, Fahri akan meneruskan surat itu kepada seluruh anggota dan alat kelengkapan di DPR. Sehingga, pembahasan RUU bisa berjalan.

Baca: Ketua MPR: Pemerintah Selesaikan Dulu Masalah Papua

Baca: ZODIAK BESOK Rabu 28 Agustus 2019: Leo Manfaatkan Peluang, Virgo Boleh Santai

Baca: Moms, 4 Cara Ini Bisa Bikin Literasi Si Kecil Terasah Sedini Mungkin

"Karena itu kan kajiannya multidiemsional. Sekali lagi ini RUU ini kan banyak yang harus diubah itu akibat dari pemindahan ibu kota itu dan prosesnya panjang tidak terlalu mudah," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak

Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved