8 Anggota DPRD Asal PSI Pilih Pakai Pin Kuningan daripada Pakai Pin Emas, Ini Kata Tsamara Amany

Sehingga dalam hal ini, menurut Tsamara Amany seharusnya anggota DPRD yang akan dilantik menujukkan kinerja mereka lebih dahulu untuk mendapatkan sebuah apresiasi.

"Mereka harus menunjukkan kinerjanya dulu, mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah wakil rakyat yang dapat diakses setiap saat."

"Mereka memperjuangkan perda-perda (peraturan daerah) yang progresif, mereka benar-benar bisa mengawasi anggaran, baru mereka bisa di apresiasi," kata Tsamara.

Tsamara menjelaskan bahwa apresiasi pun tidak perlu diberikan terlalu sering mengingat yang terpenting saat ini dan ke depan adalah kinerja yang baik dari setiap anggota DPRD DKI Jakarta.

 "Kita juga tidak perlu sering-sering mengapresiasi karena yang kita harus pastikan anggota DPRD DKI Jakarta harus bekerja dengan baik," ucap Tsamara Amany.

Tsamara Amany pun melihat bahwa ada hal yang lebih penting selain memberikan pin emas karena mengingat anggaran yang dikeluarkan DPRD DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya.

Seperti halnya kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta mengalami dinamika yang luar biasa hebatnya.

"Misalnya, kunjungan kerja, anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta naik seiring waktu. Pada tahun 2017 cuma Rp 38 Miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp 88 Miliar dan pada tahun 2019 Rp 66 Miliar. Memang turun, tetapi tetap lonjakannya lumayan tinggi. Tetapi kita nggak tahu dari kunjungan kerja ini manfaatnya apa. Harusnya mereka terbuka ke masyarakat 'kita kunjungan kerja ke sini, ini manfaatnya, ini yang bisa kita tuangkan untuk program daerah' sehingga itu perlu kita kemukakan kepada publik," pungkas Tsamara Amany.

Tanggapan M Taufik

M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra menuding Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cari sensasi dengan meolak pin emas.

Menurut M Taufik, jikalau PSI menolak pin emas maka seharusnya PSI menolak juga fasilitas lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa, pin emas bagi anggota DPRD DKI terpilih menjadi persoalan bagi sejumlah pihak karena biaya pengadaannya mencapai Rp1,3 miliar.

Mengingat sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut.

Anggota Dewan dari PSI pun mengajukan penolakan.

Rupanya penolakan itu mendapat tanggapan dari beberapa anggota lainnya, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.