Pemindahan Ibu Kota Negara

Sederet Tanggapan Tokoh Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, dari DPR Hingga Bantahan Presiden Jokowi

Pemindahan Ibu Kota Negara ke pulau Kalimantan mendapat tanggapan beragam dari Anggota DPR.

Sederet Tanggapan Tokoh Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, dari DPR Hingga Bantahan Presiden Jokowi
(Tribunkaltim.co/HO Bappenas)
Peta Lokasi Jika Ibu Kota Indonesia di Kaltim. Penyusunan peta ini berdasarkan kajian dari Bappenas RI. Di Kalimantan Timur ada dua kandidat lokasi yakni di Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara dan Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kartanegara. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemindahan Ibu Kota Negara ke pulau Kalimantan mendapat tanggapan beragam dari Anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengingatkan pemerintah bahwa pemindahan ibu kota tidaklah mudah.

Perlu kajian mendalam dan komprehensif agar pemindahan ibu kota tersebut dapat dilaksanakan.

Apalagi menurutnya sekarang ini kondisi ekonomi dunia dan di Indonesia tidak terlalu baik.

"Yang urgent adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan rakyat.

Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," kata Herman saat dihubungi, Jumat, (23/8/2019).

Menurut politikus Demokrat itu, memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan atau membangun gedung.

Baca: VIRAL VIDEO Seorang Anak Injak Kepala Ibunya, Terungkap Juga Alasan Sang Kakak Rekam Video

Baca: VIRAL VIDEO Seorang Wanita Robek Uang, Warganet Kecam Aksinya, Ini Sanksi Bila Rusak Rupiah

Baca: Pemindahan Ibu Kota Baru, Menteri Sofyan Djalil Sebut Kaltim, Jokowi Bantah dan Tegaskan Hal Ini

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

Melainkan juga memindahkan pegawai yang jumlahnya tidak sedikit. Harus dipertimbangkan infrastruktur atau sarana pendukung bagi para pegawai nantinya.

"Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan? Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi tidak sederhana," katanya.

Menurutnya perlu ada pembahasan dulu antara pemerintah dan DPR mengenai rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Halaman
1234
Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved