Jokowi Perlu ‘Sentuh’ Hati Orang Papua untuk Redam Persoalan Papua
Pemerintahan Joko Widodo dinilai perlu pendekatan persuasif menangani masalah Papua dan Papua Barat.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai, Presiden Jokowi terlalu menyederhanakan peristiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.
Padahal persoalan ini begitu kursial karena menyangkut hak asasi manusia. Kelihatannya Presiden terlalu menyederhanakan masalah ini seolah-olah ini adalah peristiwa biasa. Padahal ini serius persoalannya.
Jokowi tidak cukup hanya meminta masyarakat Papua memaafkan peristiwa di Surabaya, Malang dan Semarang. Semestinya Presiden mengakui adanya kesalahan aparat dalam menangani peristiwa di Surabaya dan meminta Kapolri menindak secara hukum aparat yang melakukan kesalahan dan terbukti bersikap diskriminatif.
Penindakan secara hukum oleh kepolisian dinilai mudah lantaran bukti berupa rekaman peristiwa sudah dikantongi.
Untuk menurunkan ekskalasi ketegangan di Papua termasuk di Fakfak yang tadi pagi terjadi itu, adalah dengan segera memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya yang jelas-jelas melukai orang Papua.
Jokowi seharusnya melihat persoalan ini sebagai masalah utama masyarakat Papua, bahwa keadilan dan hak asasi manusia belum sepenuhnya ditegakkan. Jokowi perlu lebih memerhatikan persoalan tersebut, tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur.
Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM. (Tribun/cnn/dtc/kps/ryo)
