Jokowi Perlu ‘Sentuh’ Hati Orang Papua untuk Redam Persoalan Papua
Pemerintahan Joko Widodo dinilai perlu pendekatan persuasif menangani masalah Papua dan Papua Barat.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Aparat kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan guna meredakan amukan massa aksi. Beberapa dilaporkan merasa kecewa karena telah lama menunggu kedatangan Ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika yang tak kunjung hadir di hadapan massa aksi.
Lebih dari seribu orang warga dari berbagai wilayah di Timika, Kabupaten Mimika, sejak Rabu pagi turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi terkait insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Mereka berkumpul di depan Kantor DPRD Mimika. Awalnya suasana damai terlihat, namun setelah beberapa jam menunggu kedatangan Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang belum juga hadir.
Massa kemudian terprovokasi hingga melakukan tindakan anarkis. Hingga Rabu siang ini situasi belum kondusif. Massa masih melakukan pelemparan meskipun tembakan peringatan dilakukan aparat keamanan.
Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Moch Sagi membeberkan penyebab terjadinya kericuhan tersebut. Ia mengatakan kericuhan yang terjadi di Fakfak berawal adanya keinginan massa menurunkan bendera lain selain bendera merah putih di tengah-tengah massa. Namun keinginan massa, ditolak oleh sekelompok oknum pembawa bendera tersebut.
Akibatnya terjadi gesekan antarkedua kubu berseberangan. "Bendera bintang kejora disuruh turunin, namun oknum massa tidak mau. Jadi timbul pertengkaran," kata Sagi. "Sempat ada keributan, tetapi bisa dikendalikan oleh aparat kepolisian," lanjut Sagi.
Saat terjadi pertikaian ini, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan membakar Pasar Thumburuni dan merusak fasilitas umum lainnya.
"Saat dilakukan perdamaian dengan para pedagang (pasar Thumburuni) di kantor Dewan Adat Papua, malah berujung anarkis dengan pembakaran kantor Dewan Adat Papua," ujar Sagi.
"Kita belum tahu persis kenapa pasar ini jadi sasaran amukan massa, padahal pasar sangat penting bagi masyarakat di sana," tuturnya lagi.
Sagi menambahkan, untuk pengamanan di Fakfak, 1 SSK BKO Brimob dari Polda Sulawesi Tenggara, diberangkatkan di wilayah tersebut. "Untuk situasi terkini relatif aman terkendali," ujar Sagi.
Puluhan orang diamankan Polres Mimika, pasca-rusuh. Puluhan orang yang diamankan ini diduga melakukan perusakan bangunan gedung DPRD Mimika maupun bangunan di sepanjang Jalan Cenderawasih, dan kendaraan milik TNI-Polri serta warga.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, mereka yang diamankan ini akan dimintai keterangannya, apabila terbukti melakukan tindakan anarkistis, maka akan diproses hukum. "Ada juga yang kami amankan saat membakar fasilitas, semisal tempat sampah di samping Gedung Eme Neme Yauware," kata Agung.
Agung memastikan bahwa situasi Timika berangsur kondusif. Aparat TNI-Polri akan terus berpatroli untuk menciptakan situasi yang aman kepada warga. "Kami akan terus berpatroli untuk memastikan situasi kondusif," ujar dia.
Rusuh di Papua merespons kasus pengepungan Asrama Papua di Surabaya dan peristiwa di Malang. Sebanyak 43 mahasiswa ditangkap aparat kepolisian dari Asrama Papua di Surabaya. Mereka kini telah dipulangkan kembali.
Masalah Keadilan dan HAM
