Jokowi Perlu Bentuk Menteri Adat

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Staf Khusus untuk Papua Lenis Kogoya mendesak pemerintah untuk membentuk Menteri Adat. Kehadiran posisi ini akan membantu dalam penyelesaian persoalan masyarakat yang terkait adat.

Lenis Kogoya menilai banyak permasalahan terkait adat yang memerlukan penyelesaian hampir di pelosok negeri. Masalah terbaru adalah kerusuhan yang terjadi di Papua Barat, Senin (19/8).

Baca: Pemerintah Ganti Rugi Rp 3,9 T untuk Korban Kerusuhan Maluku

"Pemerintah, kalau memang bisa, mendorong adat dihargai. Seperti yang sudah saya sampaikan, Papua butuh dihargai," ujar Lenis di kawasan Slipi, Jakarta, Senin (19/8).

Menurut Lenis terdapat tiga poin terkait persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang perlu ditegakkan ke depannya. Tiga poin itu adalah adat, agama dan pemerintah.Lenis mengatakan adat sangat perlu dihargai karena lahir lebih dulu, disusul agama dan pemerintah.

Lenis Kogoya memberikan contoh bagaimana investor masuk ke tanah ulayat dan diadang warga. Menurut Lenis kepala suku harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan seperti itu.

"Ke depan kita dorong pemerintah, harus, mudah-mudahan, ada menteri adat. Itu bagus karena selama ini menteri adat tidak pernah ada. Menteri agama sudah ada," imbuh Lenis.

Baca: iPhone 11 Lolos dari Tarif Impor: Begini Kata Presiden Trump

Lenis optimistis Presiden Joko Widodo akan memberikan perhatian pada menteri adat. Menurut Lenis selama ini Presiden Joko Widodo sangat menghargai hal-hal terkait adat.

"Pak Presiden percayakan saya menangani adat karena Pak Presiden tahu adat. Adat masih dipercaya, jadi di kantor, saya banyak terima pengaduan masalah tanah dan lainnya," tutur Lenis.

Lenis mengatakan pembentukan menteri adat tak hanya menghadirkan payung hukum untuk masalah-masalah adat. Masyarakat adat juga bakal mendapat pendampingan dari menteri adat.

Bantuan Kepala Suku

Lenis Kogoya, yang juga kepala suku Provinsi Papua, meminta bantuan para kepala suku untuk meredam kemarahan masyarakat Papua. Menurut Lenis hanya kepala suku yang bisa membantu aparat keamanan untuk meredam amarah sehingga kerusuhan di Papua tidak meluas dan berlarut.
"Di sana kalau perang suku harus ada kepala suku. Tidak bisa aparat. Mungkin bisa, tapi pelan-pelan," kata Lenis.

Dia mengaku tidak bisa terbang ke Papua pada Senin lalu untuk mendamaikan massa karena ada kegiatan di Jakarta. Atas dasar itu dia meminta bantuan para kepala suku untuk masuk ke kampung-kampung untuk membujuk masyarakat untuk menghentikan kerusuhan.

Baca: Emas 5 Gram Akan Hiasi Dada Anggota DPRD Bolsel yang Baru

"Saya telah memberitahu ketua lembaga adat provinsi, kampung, juga pemuda adat. Saya koordinasi. Saya minta mereka masuk ke kampung-kampung," ujar Lenis.

Lenis optimistis bantuan dari kepala suku akan memberikan efek yang positif. Menurut Lenis masyarakat Papua pada umumnya akan mengikuti arahan kepala suku.

"Biasanya kalau kepala suku bilang A mereka akan ikut A. Kepala suku tidak pernah ajak masyarakat perang, tetapi mengajarkan berpikir positif. Di sana, sebelum (Indonesia) merdeka sudah ada adat, adat lebih dulu, baru agama, baru pemerintah," tuturnya.

Lenis juga meminta aparat keamanan tidak menggunakan senjata dalam melakukan pengamanan di sejumlah titik kerusuhan di Papua. Lenis menegaskan tidak boleh ada lagi pihak yang melakukan perlawanan.
"Itu yang buat Indonesia kacau," imbuh Lenis.

Butuh Sentuhan Batin

Masyarakat Papua belum sepenuhnya sembuh dari pengalaman masa lalu. Mereka masiih terluka oleh sejarah di masa Orde Baru. Oleh karena pengalaman yang demikian pahit tersebut, masyarakat Papua membutuhkan sentuhan batin.

Hal tersebut dikatakan oleh John Norotouw, tokoh Papua, kepada Tribun Network, Senin (19/8). Menurut John meskipun masyarakat Papua mendapatkan triliunan rupiah dari dana otonomi khusus, hal tersebut tidak mampu menyembuhkan luka kemanusiaan.

John menilai para elite Papua belum sepenuhnya menolong masyarakat menemukan jati diri mereka sebagai warga Indonesia.

"Rakyat marah bukan karena anak-anak mahasiswa dipukul, tetapi karena mereka disebut monyet. Monyet tidak mungkin menerima orang Indonesia di Papua," kata John yang berada di Jayapura.

John Norotouw menyebut orang-orang bukan asli Papua lebih maju di Papua. Pada saat yang sama, orang asli Papua justru jauh tertinggal di kampung halamannya sendiri.

Menurut John ini yang menjadi latar belakang kemarahan masyarakat Papua. Selebihnya, masyarakat Indonesia belakangan ini mengalami kebebasan yang berlebihan seperti hak untuk mengatakan apa saja.

Contohnya adalah perkataan rasis sehingga dapat merusak citra kerukunan bangsa.
"Rasisme sudah ditinggalkan oleh masyarakat madani," ujarnya.

John Norotouw mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan rasisme. Dia menilai hal tersebut berguna untuk menjaga keutuhan Indonesia.
"Masyarakat Papua harus terus hidup rukun dengan sesama Indonesia di Papua," kata John.

John juga mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi. Dia mengatakan ada kelompok lain yang ingin memanfaatkan momentum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengacaukan keutuhan bangsa. (Tribun Network/the/deo)