Presiden Jokowi Meminta Izin dan Dukungan Dari Anggota Dewan Terhormat Untuk Melakukan Hal Ini

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta sejumlah menterinya untuk mempelajari keberhasilan pemindahan ibu kota yang sudah diterapkan oleh negara lain.

"Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari."

"Faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.

"Sebaliknya, faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil."

"‎Terakhir saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN."

"Desain kelembagaan yang diberikan otoritas, dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," bebernya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.

Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.

Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.

Hal itu ia ungkap dalam diskusi bertajuk 'Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara', di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Kami tegaskan, ibu kota di Kalimantan ini nanti hanya menjadi pusat pemerintahan."

"Artinya kita tidak akan memindahkan Jakarta ke sana. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan," ucap Bambang Brodjonegoro," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua ‎kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Di Depan DPR dan DPD, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Youtube Channel Tribun Manado :