News

Wacana PNS Kerja di Rumah, Taufik Tumbelaka: Butuh Banyak Pembenahan

“Ditarik ke belakang, sejarah PNS, budaya kerja di Indonesia terutama dunia birokrasi identik dengan kehadiran, kedisiplinan."

Wacana PNS Kerja di Rumah, Taufik Tumbelaka: Butuh Banyak Pembenahan
net
Ilustrasi PNS 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melemparkan wacana tentang pegawai negeri sipil yang bekerja di rumah alias tidak perlu di kantor lagi. Menurut pengamat politik Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka, banyak hal yang harus dibenahi sebelum wacana itu diwujudkan.

Hal pertama, kata dia, adalah PNS dari atas ke bawah belum siap. Masih sulit mengubah prilaku dan memutus rantai tradisi lama. Hal yang paling tidak menunjang adalah kultur.

“Ditarik ke belakang, sejarah PNS, budaya kerja di Indonesia terutama dunia birokrasi identik dengan kehadiran, kedisiplinan, yang ditandai dengan kehadiran,” kata dia.

Ia menyebut, saat ini banyak juga oknum PNS masih bermasalah dengan disiplin. Bila nanti mereka dituntut kinerja dengan pola baru, maka membutuhkan mental dan tanggung jawab.

“Sepertinya kebijakan ini ingin menyamai pola kerja swasta yang orientasinya pada hasil, bukan cara. Persoalannya, pola kerja dunia birokrat dan dunia swasta beda,” kata dia.

Kata dia, pola kedisiplinan dengan cara tradisional saja sulit terkontrol, masih ada yang nakal, di tempat kerja juga indisipliner.

“Lebih baik diselesaikan dulu persoalan PNS, misalnya kebutuhan PNS yang saat ini PNS sudah berlebih sehingga bingung mau bekerja apa. Tak heran pemandangan PNS pagi hari di rumah kopi bukan barang baru,” kata dia.

Kedua, menilik sejarah, PNS erat kaitan dengan kepentingam politik. Istilah sekarang ini ‘mesin birokrasi’, atau pada zaman orde baru disebut ABG, singkatan dari ABRI, birokrat dan Golkar.

“ABG ini warisan, akhirnya yang jadi PNS ini pola kinerjanya lebih ke politik ketimbang kinerja riilnya,” ujar Taufik.

Kaitannya dengan era industri 4.0, harusnya birokrat berisi para profesional. PNS dengan kinerja politik hanya akan mengganggu karier si PNS.

Namun, kenyataannya, PNS jadi kekuatan politik. Misalnya, pemerintah menetapkan moratorium, tapi keran perekutan tenaga harian lepas dibuka. Perekrutan tersebut bukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

“Selama pola lama ini tidak diputus mata rantinya, akan sulit mewujudkan PNS 4.0.

Untuk masuk ke sana, coba langkah awal dulu yakni melindungi PNS, misalnya cabut hak memilih. PNS tak punya hak suara tak akan digangggu dengan kepentingan politik, maka lebih konsentrasi kerja jadi profesional,” kata dia. (ryo)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved