Polisi Pamong Praja Tertibkan Aset Pemprov, Berikut Sasaran Operasi Penertiban

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masalah aset jadi satu di antara temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Satuan Pol PP Provinsi Sulut, Steven Evans Liow mengatakan, temuan BPK soal penguasaan aset Pemprov Sulut.

Poinnya aset pemerintah harus dikuasai pemerintah, persoalannya ada aset yang diserobot, ditinggali tanpa izin, maupun penempatan bukan orang yang berhak.

"Aset seperti ini yang kita tertibkan, " kata Liow kepada tribunmanado. co.id di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (14/8/2019).

Beberapa hari lalu, Kasat mengatakan, melakukan penertiban di area pameran pembangunan Kayuwatu, Kairagi, Mapanget.

Ada warga yang sudah menempati tanpa izin lokasi tersebut.

"Selain akan dimanfaatkan untuk lokasi pameran, lokasi ini juga akan dibangun SMK Pariwisata, " ungkap dia.

Arahan Gubernur Olly Dondokambey, dan Wagub Steven Kandouw agar aset tidak dilakukan pembiaran.

Usai lokasi pameran, sasaran selanjutnya aset di area Pelabuhan Manado.

Aset itu fasilitas jual ikan dan fasilitas perkantoran milik Dinas Perikanan. Pantauan terakhir sudah lama didiami orang dan tidak terawat.

Kemudian, aset laham di Tateli sudah dipetakan untuk rencana operasi penertiban

Selain itu, ada juga rumah dinas eks kanwil di antaranya koperasi, tenaga kerja, ESDM, perkebunan dan kehutanan.

Ia mengatakan, aset ini sebelumnya milik pusat, kemudian kewenangan dilimpahkan ke daerah, termasuk hibah aset.

Namun ada pensiunan PNS masih menempati. Sesuai aturan, rumah dinas ditempati PNS aktif

"Kepada teman -teman senior kita yang menempati rumah dinas mohon maaf kali ini. bukan kita kesampingkan aspek kemanusian, tapi kita juga menjunjung tinggi asas hukum, operasi tetap akan dilangsungkan dengan bermartabat," ungkap dia.