Merumahkan PNS Tuai Pro-Kontra: Sulut Belum Siap ASN 4.0

Profesional menjadi syarat penerapan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) 4.0. Pemerintah juga perlu menyiapkan sistem

Merumahkan PNS Tuai Pro-Kontra: Sulut Belum Siap ASN 4.0
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Profesional menjadi syarat penerapan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) 4.0. Pemerintah juga perlu menyiapkan sistem pelayanan online yang paripurna untuk kelancaran pelayanan. Wacana PSN atau ASN kerja dari rumah pun ditanggapi kontroversi.

Satu implementasi dari kebijakan itu, ke depan ASN tak perlu ke kantor. Mereka cukup bekerja dari rumah ataupun tempat lain. Tak sedikit warga Sulut yang menilai kebijakan itu kurang tepat.

Baca: Nilai Ideologinya 5,9 dari 7: Akademi Militer Pertahankan Taruna Enzo

Alvionita Lesar, warga Bitung tak setuju dengan wacana itu. Alasan dia, buang waktu bagi ASN jika kerja di luar kantor. "Sebab mereka sudah disediakan fasilitas, ruang kerja, peralatan bahkan kendaraan yang semuanya dari duit rakyat," kata perempuan yang bergelut di dunia perhotelan di Manado, Senin (12/8/2019).
Katanya, sangat tidak efisien jika ASN bekerja bukan di kantor.

"Mereka bekerja di kantor untuk publice services, bagaimana jika masyarakat butuh pelayanan," katanya. Ia beri contoh, orang mau urus kartu tanda penduduk (KTP), apakah dijamin bisa dilayani dengan baik di rumah atau tempat di luar kantor. "Bagi saya ini sebuah langkah kurang tepat jika diambil," katanya.

Serupa diutarakan Grendyo Tambun, karyawan maskapai penerbangan swasta. "ASN makin tidak terkontrol kinerjanya sebagai pegawai. Lagi pula, kantor, fasilitas, dan lain-lain sudah disediakan untuk apa," katanya. Warga Winangun ini menilai jika diberlakukan, siapa yang akan memonitor kerja ASN. "Jangan-jangan nanti sibuk dengan medsos masing-masing," katanya.

Patrice Sagay, warga Mapanget menilai program itu bisa saja diberlakukan asalkan telah ada sistem yang paripurna. "Misalnya dukungan IT, sistem online dan bisa menjalin layanan terpadu," kata pegiat startup Manado ini, Senin.

Baca: Briptu Heidar Sempat Kontak Ibunda

Persoalannya, kata Patrice, job description ASN itu beragam. Tak semua bisa diterapkan merata di luar kantor. "Ada yang bisa remote working ada yang tidak bisa. Bisa bayangkan kalau wali kota kerja dari rumah," ujarnya.

Hemat dia, kebutuhan kerja di kantor untuk koordinasi dan fungsi pelayanan publik. Katanya, tugas utama pemerintah kan melayani masyarakat dan selama ini sudah jalan ya di kantor.

"Kecuali produk pelayanan semua sudah ada di online, atau bisa juga mekanis dan serba komputer mungkin bisa tapi siapa berani memulainya," ujar Co-founder Sarang Inovasi Manado ini.

Marchelino Mukuan, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat menilai, kebijakan itu bisa diterapkan tapi fleksibel. "Maksudnya begini, ASN yang bersentuhan langsung dengan publik, misalnya petugas lalu lintas, surveyor, pemeriksa dan lain-lain, bisa saja full di luar kantor," katanya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved