Ada Kekhawatiran AHY Capres 2024: Begini Analisa Hendri Satrio

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai sudah terlambat jika ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. KPU sudah mengumumkan pemenang pemilu legislatif dan pilpres. Dan pelantikan presiden tinggal menunggu 20 Oktober.

Menurut Andreas yang anggota DPR RI, seharusnya Demorkat gabung sebelum Pemilihan Presiden (Pilrpes) pada 17 April 2019 lalu. Bukan sekarang. "Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas, Anggota Komisi I DPR RI.

Namun pernyataan ini juga bisa diartikan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Andreas Pareira menduga, keinginan Demokrat mendukung Jokowi-Maruf karena berharap akan ada power sharing dalam kabinet nanti.

Dia yakin Jokowi akan jeli dalam menilai banyaknya dukungan yang mengalir terus setelah dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019. "Soal ini tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.”

Belakangan, Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan berkausa 2019-2024. Hal ini dikemukakan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. "Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand, awal pekan ini.

"Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca-40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi, karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya. Hari berkabung dimaksud berpijak pada wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, 1 Juni lalu.

Ferdinand mengatakan, Partai Demokrat masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi. Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika Presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung. "Saya tegaskan kembali bahwa semua ini nanti kita kembalikan kepada Pak Jokowi sebagai pemegang hak konstitusionalnya," ucap Ferdinand.

"Kami percaya dan yakin bahwa Pak Jokowi mampu menyusun dan merumuskan siapa-siapa yang akan Beliau ajak dalam pemerintahannya nanti," ujar dia. Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hendri Satrio, pengamat politik Kedai KOPI, menduga ada kekhawatiran di kalangan partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pendukung Calon Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, terhadap Partai Demokrat, bila ikut gabung koalisi pemerintah.

Alasan mereka tidak bisa menerima keinginan Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin pada periode 2019-2024 adalah faktor politik. Mereka khawatir, memberi kursi kepada Demokrat, misal mengangkat AHY jadi menteri pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sama saja memuluskan jalan politik putra sulung Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk pemilu presiden 2024.

Parpol koalisi yang lain, di luar PDIP, bisa oke. Tapi asal jangan AHY yang didorong jadi menterinya. Karena hanya akan memberikan panggung bagi AHY di 2024. Hal itulah yang akan menjadi pertimbangan paling berat bagi parpol KIK untuk menerima bergabungnya Demokrat.
Apalagi panggung pilpres 2024 mendatang adalah panggung kosong tanpa petahana Jokowi yang akan bisa mencalonkan kembali.

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai rencana partai Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, dapat memperkuat posisi di parlemen. "Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa dibanyak tempat," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Airlangga menilai, dukungan partai politik ke pemerintah, tidak harus berada di dalam jajaran kabinet tetapi bisa melalui parlemen. "Partai politik kan kursinya di parlemen, jadi tentu akan memperkuat koalisi di parlemen," ucap Airlangga yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Airlangga melihat kuatnya dukungan dari parlemen ke pemerintah, tentunya dapat membantu dalam membuat perundang-undangan dan persetujuan anggaran. "Kebijakan pemerintah kan ada yang membutuhkan persetujuan parlemen, dengan semakin besar koalisi tentu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga.

Sementara PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk dua kementerian baru, yaitu ekonomi kreatif dan investasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/8).

“Apa yang diputuskan Presiden Jokowi sejalan dengan hasil keputusan Kongres V Partai, khususnya terkait dengan desain Dewan Pimpinan Partai dan desain kabinet yang senapas, saat Struktur Partai juga memasukkan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, dan Ketua Bidang Industri dan investasi," ujar Hasto.

PDI Perjuangan juga memberikan landasan ideologis atas tugas kementerian tersebut, termasuk politik investasi guna memerkuat kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Dia menjelaskan, ekonomi kreatif dan digital dengan pelaku ekonomi sebagian besar diisi oleh kalangan usia muda produktif, mendapat perhatian luas dari Partai.

Hal ini berangkat dari realitas bagaimana PDI Perjuangan menerima dukungan signifikan dari pemilih muda. “PDI Perjuangan tercatat sebagai Partai dengan jumlah kepala daerah dan anggota legislatif terbesar yang diisi anak muda. Dengan ruang kepemimpinan muda yang lahir melalui proses rekrutmen dan pendidikan kader tersebut, maka Partai menyatakan kesiapannya untuk jemput bola atas kebijakan Pemerintah yang pro terhadap kaum muda Indonesia untuk berkreasi,” kata Hasto.

PDI Perjuangan juga memersiapkan anak muda untuk aktif secara luas di dunia politik, di lapangan ekonomi, maupun mengekspresikan seluruh energi kreatifnya di bidang kebudayaan.

"Guna memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden tersebut, PDI Perjuangan berpandangan pentingnya dibangun inbond logistic melalui penguatan infrastruktur digital secara terintegrasi, penguatan manajemen, pemasaran, dan kemampuan produksi dengan menerapkan teknologi proses yang paling tepat yang berpijak pada daya inovasi para pemuda Indonesia,” ujar Hasto.

Adapun Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan komposisi menteri merupakan hak preogatif presiden. Partai-partai pengusung sebaiknya tidak mengklaim posisi menteri tertentu. Parpol pendukung menurutnya hanya bisa mengusulkan nama-nama calon menteri yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi bahwa kalau ada keinginan ya usulkan saja, contoh kayak PDIP usulkan lebih dari yang lain ya sah-sah saja, engga ada masalah. Kan tergantung presidennya, ya kan," ujar Oesman Saptadi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

PDIP Ambil Menteri Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman enggan berkomentar banyak terkait kursi jabatannya menjadi incaran PDIP, partai pemenang pemilu legislatif 2019. Namun jika Presiden Joko Widodo tidak menginginkan keberadaannya di kabinet, ia akan terjun kembali ke dunia pertanian, bidang usaha yang selama ini dia tekuni.

Amran seraya tertawa mengaku, selama hampir empat tahun menajabt menteru pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, Amran hanya ingin fokus bekerja membantu petani serta mencipatkan kedaulatan pangan.

"Kita kan cuma diperintahkan bapak presiden untuk bekerja. Kerja, kerja, kerja," ucap Amran saat ditemui di kantornya, Selasa (13/8).

Saat ditanyai mengenai seberapa besar peluangkan ditunjuk kembali sebagai menteri pertanian, bos Tiran Group --perusahaan bidang Perkebunan, Peternakan, Pertambangan, dan Perdagangan Umum ini, kembali tersenyum sambil menyatakan siap. "Kami siap tanam bawang putih," kata Amran berkelakar.

Sebelum menududuki jabatan kursi menteri pertanian, Amran Sulaiman berprofesi sebagai pengusaha dalam bidang pertanian, pabrik gula, kebun kelapa sawit, dan pembangunan industri pestisida.

Amran lulusan S1 hingga S3 pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Ia pernah bekerja sebagai Pegawai PTPN XIV, Dosen Universitas Hasanuddin, Founder dan direktur Tiran Group. Ia penemu pestisida pembasmi tikus.

Ia terbilang konglomerat. Perusahaan grup Tiran antara lain PT Tiran Sulawesi di bidang perkebunan tebu dan sawit, PT Bahteramas (pabrik gula di Konawe Selatan), PT Tiran Makassar sebagai distributor, PT Tiran Indonesia di bidang tambang emas, PT Tiran Bombana bidang emas, timah hitam.

Ada juga PT Tiran Mineral pada tambang nikel, PT Amrul Nadin pemasok bahan bakar (SPBU) di Maros, CV Profita Lestari selaku distributor pestisida, CV Empos (distributor), CV Empos Tiran (produsen rodentisida), dan Semen Tonasa.

Dalam kesempatan itu, Amran mengatakan sejak kecil dia berasal dari keluarga kecil. Amran menceritakan kondisi masa kecilnya juga sebagai orang susah dari kampung. Dulu ia adalah buruh pemecah batu dan hidup kekurangan.

"Saya juga dulu susah. Punya sapi 2 ekor, tapi 12 bersaudara. Bapa buruh bangunan, aku buruh batu jual ke proyek Rp 16 ribu per truk, Rp 3.500 per ton. Jangan sedih kita lahir susah tapi generasi kita jadi harus berhasil," kata Amran saat menerima Putri Dewi Nilaratih, siswi kelas 2 SMP Negeri 4 Peureulak Aceh Timur, Aceh, yang sakit perut di sekolah karena menahan lapar.

Selasa pagi, Putri bersama orang tuanya, Suparno (54 tahun, ayah) dan Mariani (44, ibu), disambut Mentan Amran di ruang kerja Menteri Pertanian di Jalan Harsono, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa pagi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kursi jabatan menteri terbanyak kepada Presiden Joko (Jokowi) Widodo. Menga menyampaikan permintaan saat pidato pada pembukaan Kongres Ke-5 PDIP di Bali, Kamis (8/8). Meski nama calon belum dibeberkan, PDIP menyebutkan sejumlah pos yang diincar.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap beberapa pos menteri yang diincar PDIP. "Sebagai hasil dari sidang sidang komisi yang kemudian diputuskan ke dalam pleno desain kabinet, kami usulkan mengeluarkan konsepsi Trisakti.

Bagaimana kita berdaulat di bidang politik, bagaimana kita berdikari di bidang ekonomi di bidang keuangan, pangan, air, pertahanan, bidang kebudayaan, kemudian berbagai aspek strategis, seperti pertahanan, kita harus berdikari, industri pertahanan yang kuat kita perlukan," kata Hasto seusai Kongres V PDIP.

Hasto menjawab pertanyaan pos menteri strategis apa yang diincar PDIP. Hasto lalu menegaskan pos pertahanan, seperti TNI, harus diperkuat. Dia juga menyebut pertahanan Indonesia harus didukung dengan alutsista yang mumpuni.

Politisi PDIP kemudian memerinci lebih mendetail tentang jatah kursi menteri yang diincar. Misalnya menteri pertanian, kemudian menteri bidang hukum.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengungkapkan kursi menteri yang diincar partai berlambang banteng moncong putih tersebut antara lain menteri sektor hukum, pertanian serta menteri pembangunan desa dan pengembaran daerah tertinggal.

"Menteri apa aja? Ya (menteri) hukum. Kalau kami sih berharap portofolio (menteri) pertanian-pedesaan itu PDI Perjuangan, karena di sana banyak konstituennya," kata Masinton. (Tribun Network/ria/mal/tau/rul/sen)