Potensi Silpa, DPRD Boltim Coret Pembangunan 200 Unit RTLH

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak 200 unit Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) program bupati Sehan Landjar, dicoret Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boltim (DPRD) Boltim.

Menurut Anggota DPRD Boltim, Sofyan Alhapsi, pembangunan RTLH yang diusulkan dinas Sosial 460 unit Rp13,8 miliar dengan harga per unit Rp 30 juta rupiah.

"Kami hanya setujui 260 unit RTLH. Sisanya 200 unit ditunda tahun depan," ujar Sofyan Alhapsi, Selasa (13/8/2019).

Kata Sofyan, jika disetujui semua, peluang terjadi Silpa ke depan. Sebab tidak mudah membangun 460 unit rumah dalam waktu empat bulan. Tahun lalu enam bulan hanya mampu membangun 40 unit.

Sisa 200 unit RTLH nantinya bakal dianggarkan lagi tahun depan oleh dinas Sosial. Jadi bukan dihapus, namun ditunda. Karena takutnya Silpa. Sehingga mempengaruhi serapan anggaran dan bantuan dana dari pusat.

Kepala Dinas Sosial, Rudi Malah mengatakan, pelaksanaan proyek Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) bakal tidak mencapai jumlah yang ditargetkan Pemkab Boltim.

Pasalnya, pemangkasan anggaran Rp6 miliar berdampak berkurangnya jumlah RTLH dari 460 unit tinggal 260 unit yang akan terealisasi tahun ini.

"Kami sudah selesai pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 (Kemarin) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dekab Boltim. Realisasi hanya 260 unit, sedangkan 200 ditunda," ujar Rudi Malah.

Ia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan sebelum pembahasan APBD Perubahan 2019 mencapai Rp13,8 miliar.

Per unit Rp30 juta. Sehingga jika 460 unit anggarannya Rp13,8 miliar. Tapi, karena di pangkas Rp6 miliar maka kita kurangi jumlah unit RTLH yang akan dibangun tinggal 260 unit. Proses sekarang sudah tahap tender sebanyak tujuh paket.

Kata dia, 200 rumah yang bakal gagal dibangun tahun ini di Tutuyan 100 unit lahan HGU dan 100 unit di Kotabunan. Rencananya bakal dianggarkan Januari 2020.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), Haris P Soemanta mengatakan, tujuh paket proyek RTLH hampir rampung.

"Pekan depan sudah final. Tapi, ada pengurangan volume kelihatannya. Jumlah rumah yang akan dibangun dikurangi," ujar Haris Soemanta.

Bupati Sehan S Landjar SH mengatakan, program RTLH merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di daerah.

"Kita tidak hanya mengandalkan RTLH dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tapi kita juga anggarkan sendiri. Sebab, tidak adanya rumah yang layak huni bagi masyarakat masuk indikator masyarakat miskin," ujar Sehan Landjar. (Ven).

Baca: Mahfud MD Duga Enzo Sejak Awal tak Memenuhi Prasyarat Jadi Bagian dari TNI: Sebaiknya Diberhentikan

Baca: Pendiri Facebook Dianggap Orang Paling Berbahaya di Dunia, Ini Alasannya

Baca: Isu Ahok Masuk Kabinet Menteri, Karier Politik yang Belum Habis dengan Catatan Khusus Ini