2 Mahasiswa Demo saat Jenderal Pidato soal Kebakaran Hutan, Kapolda: Keluar atau Saya Akan Represif

Diancam Dicopot

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan, aturan main yang diberlakukan pada 2015, yakni akan mencopot jajaran kepolisian dan TNI di daerah jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan, masih berlaku.

Baca: Kenalkan Ananda Enzo Cowok Berdarah Perancis Lolos Masuk Akmil, Calon Jenderal TNI Masa Depan?

Mereka yang akan dicopot pun adalah Kapolda dan Pangdam yang berpangkat brigadir jenderal atau inspektur jenderal atau mayor jenderal.

Apakah dimaksud Jokowi adalah Kapolda Riau, Irjen Widodo Eko Prihastopo dan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen Muhammad Sabrar Fadhilah?

Juga perwira menengah berpangkat AKBP untuk jabatan Kapolres, kolonel untuk jabatan Danrem.

"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca: Diduga Jerumuskan Salmafina Sunan Lepas Hijab dan Bawa ke Klub, Siapa Joe? Disomasi Sunan Kalijaga

Tahun 2015 adalah puncak kebakaran yang paling parah.

Saat itu, kabut asap dari kebakaran hutan tak hanya mencemari udara di dalam negeri, tetapi juga sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, Jokowi membuat aturan mencopot pimpinan kepolisian dan TNI jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.

Ia memastikan, ancaman itu masih berlaku hingga saat ini.

"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata dia.

Jokowi mengatakan, dibandingkan 2015, kondisi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini memang turun 81 persen.

Tetapi, jika dibandingkan dengan 2018, kebakaran hutan dan lahan tahun ini mengalami kenaikan.