Berita di Sulut

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Dorong Komunitas ASEAN yang Inklusif 2025

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mendorong komunitas ASEAN yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Dorong Komunitas ASEAN yang Inklusif 2025
ISTIMEWA
(kiri - kanan) Ketua Umum PPDI, Gufroni Sakaril, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial-Bappenas, Vivi Yulaswati, AGENDA Disability Rights Advisor, Tolhas Damanik dan RI focal Point of Indonesia in Senior Official Meeting on Social Welfare & Development, Mu’man Nuryani saat Dialog Publik “ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia” di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta, Rabu (07/08/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID --   Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mendorong komunitas ASEAN yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Langkah ini melalui Advokasi Pemungkinan Rencana Induk ASEAN sampai dengan Tahun 2025 (The ASEAN Enabling Masterplan Advocacy in Indonesia (AEMAI) dengan dukungan IFES/AGENDA telah melakukan serangkaian kegiatan.

Dari lokakarya advokasi kebijakan yang melibatkan 15 organisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional, dirumuskan tiga prioritas isu beserta rencana aksi yang menjadi agenda bersama.

Pertama,  Perlindungan hukum; kedua, Penghapusan stigma dan diskriminasi dan ketiga Ketenagakerjaan. Lokakarya juga merekomendasikan urgensi sinergi multipihak dalam pelaksanaannya. 

Dari kajian ini teridentifikasi empat permasalahan utama, yaitu: Aksesibilitas dalam mendapatkan dokumen kependudukan; Minimnya partisipasi aktif dan efektif penyandang disabilitas dalam proses administrasi kependudukan; Minimnya peran administrasi kependudukan dalam menghadirkan data yang akuran; dan Kesalahan penggunaan istilah. 

Hasil lokakarya dan kajian analisa kebijakan telah diadvokasi lebih jauh melalui audiensi dan dialog dengan sejumlah perwakilan kementerian yaitu: Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik dan Kantor Sekretariat Presiden. 

Ketua PPDI Gufroni Sakaril mengatakan, pihaknya  berharap para pihak bersama-sama mendesakan kembali agenda pengarusutamaan disabilitas dalam kebijakan dan program pembangunan.

“Kami mengajak pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi mitra pembangunan, perguruan tinggi, pihak swasta dan media untuk bersama-sama melakukan sosialiasasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 secara lebih luas dan berkontribusi semaksimal mungkin sesuai dengan peran dan bidang masing-masing," katanya, Kamis (08/08/2019).

Baca: Imam yang Suruh Oknum TNI Bakar Jasad Kasir Indomaret Ditemukan Tewas Tenggelam, Makamnya Dibongkar

Baca: Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda, Jeirry Sumampow: Presiden Tegas dan Profesional

Baca: Syahrini & Luna Maya Masuk Nominasi Wanita Tercantik Indonesia, Foto Luna Sudah 11 Ribu Dikomentari

Baca: 10 Manfaat Puasa Sunah di Bulan Dzulhijjah dan Tanggal Diharamkannya Puasa

Baca: Enzo Terancam Dipecat dari Taruna Akmil: Begini Kata Panglima TNI

Baca: Nikita Mirzani Beberkan Fairuz Rafiq Biayai Hidup Galih Ginanjar, : Fairuz Kaya Punya Rumah Sakit

Apalagi dengan mempertimbangkan jadwal Indonesia untuk melaporkan perkembangan implementasi Konvensi PBB angsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan pada tahun 2020.

Hal strategis lain yang mendesak untuk dilakukan adalah penyelesaian 7 PP sebagai turunan dari UU Disabilitas No.8/Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Halaman
12
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Aldi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved