Front Pembela Islam

Pencekal FPI Belum Dapat Perpanjangan Izin Ormas, Kemendagri: Syarat Lengkap, Belum Tentu Diterima

Kemendagri mengungkapkan setidaknya 5 syarat belum dilengkapi Front Pembela Islam ( FPI) untuk perpanjangan izin ormas.

Pencekal FPI Belum Dapat Perpanjangan Izin Ormas, Kemendagri: Syarat Lengkap, Belum Tentu Diterima
Foto: DPP FPI
Front Pembela Islam - Habib Rizieq Shihab 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Lima syarat yang harus disediakan Front Pembela Islam (FPI) untuk perpanjangan izin Ormas.

Kemendagri mengungkapkan setidaknya 5 syarat belum dilengkapi Front Pembela Islam ( FPI) untuk perpanjangan izin ormas.

Seperti yang tertuang dalam surat keterangan terdaftar (SKT), pihak FPI belum melakukannya.

Bahtiar selaku Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, mengatakan salah satu syarat yang dimaksud adalah surat permohonan belum diberi nomor dan perihal.

"Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan," ucap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019), seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dengan menggunakan sorban hijau ditemani wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fachri Hamzah bersama massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11/2016). Mereka menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dengan menggunakan sorban hijau ditemani wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fachri Hamzah bersama massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11/2016). Mereka menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. (Jakarta Post/Dhoni Setiawan)

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal belum dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ketiga AD/ART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Keempat yang masih kurang adalah surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Bahtiar menambahkan bahwa karena persoalan administrasi, perpanjangan izin itu mendapat pencekalan terkait syarat-syarat tersebut.

Halaman
123
Penulis: Frandi Piring
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved