KKB Papua

Keberadaan TNI/Polri di Ndunga Dianggap Hanya Menakuti Rakyat, Bupati YG Minta Pasukan Ditarik

Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.

Keberadaan TNI/Polri di Ndunga Dianggap Hanya Menakuti Rakyat, Bupati YG Minta Pasukan Ditarik
Facebook TPNPB
Pasukan KKB Papua dengan Persenjataan 

TRIBUNMANADO.CO.ID  - Keberadaan TNI/Polri di Ndunga Dianggap Hanya Menakuti Rakyat.

Hal tersebut diajukan Bupati Ndunga Yairus Gwijangge, meminta pasukan TNI/Polri untuk keluar dari daerah Ndunga.

Bupati Nduga Yairus Gwijangge beberapa waktu lalu kembali meminta TNI/Polri untuk menarik pasukannya dari daerah yang kini ia pimpin tersebut.

Menjawab hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhinya karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajurit TNI tetap ada di Nduga.  

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf M Aidi
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf M Aidi (Kompas TV)

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.

Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.

Halaman
123
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved