Emirsyah Terima Suap 4 Pabrik Pesawat

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Setelah lama penyidikannya mengendap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak menahan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, tersangka kasus dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce dan pencucian uang.

Emirsyah keluar dari gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta, sekira 17.30 WIB, Rabu (7/8), memakai rompi tahanan dan tangan diborgol. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) C1 KPK.

Baca: Enzo Terancam Dipecat dari Taruna Akmil: Begini Kata Panglima TNI

KPK juga menahan tersangka lain, mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno, di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya, di Jl Guntur, Jakarta. Penyidik KPK menetapkan tiga tersangka kasus tersebut yaitu Emirsyah Satar, Soetikno, dan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno.

KPK menduga Soetikno memberi suap dalam bentuk uang senilai 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS, serta barang senilai USD 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Sedangkan, Hadinoto diduga menerima uang 2,3 juta dolar AS dan 477 ribu euro terkait kontrak pabrikan pesawat.

Dalam penyidikan, KPK menemukan fakta uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto Soedigno tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce tapi dari pabrikan lain yang mendapatkan proyek di Garuda.

"KPK menemukan fakta yang signifikan yaitu uang suap yang diberikan SS (Soetikno) kepada ESA (Ermirsyah) dan HDS (Hadinoto Soedigno) tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce, tetapi juga dari pihak pabrikan lain yang mendapatkan proyek di PT Garuda Indonesia," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Baca: Prabowo Temui Megawati di Bali: Ini Jadwal Kongres V PDIP

Untuk program peremajaan pesawat, Emirsyah melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan pesawat pada 2008-2013. Kontrak ini meliputi:

* Kontrak pembelian pesawat mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin, perusahaan Rolls Royce

* Kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320, perusahaan Airbus SAS

* Kontrak pembelian pesawat ATR 72-600, perusahaan Avions de Transport Regional (ATR)

* Kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000, perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft

KPK juga menjerat Emirsyah dan Soetikno sebagai tersangka kasus pencucian uang.
KPK saat ini ngebut menyelesaikan penyidikan kasus yang mulai diperiksa pada awal 2017. Target KPK, penyidikan terhadap Emirsyah tuntas di awal Agustus 2019.

Emirsyah dan Soetikno telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu. Rolls Royce oleh pengadilan di Inggris telah dikenai denda sebanyak 671 juta poundsterling (sekira Rp 11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Angola.

Beri hadiah

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. SFO dan CPIB mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

Baca: Meski Kedatangan Bek Baru, Man United Tolak Jual Smalling, Masih Dianggap Pemain Penting

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, selaku konsultan bisnis dari Rolls-Royce, Airbus dan ATR, Soetikno diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Soetikno juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi sales representative Bombardier.

"Pembayaran komisi tersebut diduga terkait dengan keberhasilan SS dalam membantu tercapainya kontrak antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan empat pabrikan tersebut," katanya.

Menerima uang dari empat pabrikan itu, Soetikno kemudian memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada Emirsyah dan Hadinoto selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2007-2012.
"Pemberian sebagai hadiah atas dimenangkannya kontrak oleh empat pabrikan," ujar Laode. Ia merinci pemberian yang diterima Emirsyah Satar dan Hadinoto.

Soetikno memberi Rp 5,79 miliar kepada Emirsyah untuk pembayaran rumah di Pondok Indah (Jakarta), 680 ribu dolar AS dan 1,02 juta euro yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emirsyah di Singapura.

Selain itu 1,2 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emirsyah di Singapura.
Sedangkan untuk Hadinoto, Soetikno memberi 2,3 juta dolar AS 477 ribu euro, yang dikirim ke rekening Hadinoto di Singapura.

Sita Rumah

KPK menyita rumah dan apartemen milik Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar yang berasal dari uang haram.
Sebuah rumah senilai Rp 5,79 miliar di kawasan elit Pondok Indah dan apartemen mewah di luar negeri menjadi barang sitaan KPK .

"Sejauh ini KPK telah berhasil melakukan penyitaan atas 1 unit rumah yang beralamat di Pondok Indah, Jakarta. Selain itu,otoritas penegak hukum di Singapura juga telah mengamankan 1 unit apartemen milik ESA," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/8).

Selain itu, KPK juga melakukan pemblokiran atas beberapa rekening bank di Singapura. "Untuk memaksimalkan pengembalian ke negara, KPK saat ini melakukan pelacakan asset seluruh uang suap beserta turunannya yang diduga telah diterima dan digunakan oleh tersangka ESA dan tersangka HDS, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri," kata Laode.

KPK bersiap untuk mengejar keterlibatan pihak lain dalam praktik suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia. "Dalam pengembangan kasus ini, diduga ada keterlibatan beberapa pabrikan asing yang perusahaan induknya ada di negara yang berbeda-beda," ujar Laode M Syarif.

KPK, kata Laode, membuka peluang kerja sama dengan otoritas penegak hukum dari negara-negara tersebut terkait dengan penanganan perkara ini. Namun dia tidak menjelaskan lebih rinci pabrikan-pabrikan yang diduga turut menyuap Emirsyah untuk mendapatkan proyek di Garuda Indonesia.

"KPK akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan supaya pihak-pihak itu bertanggung jawab sesuai hukum dan aturan berlaku," katanya. KPK juga mengharapkan dukungan dan bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk perbaikan tata kelola BUMN.

Sedangkan dukungan dari Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi dan kerjasama internasional dalam penyelesaian kasus-kasus multiyuridiksi. (tribunnetwork/ilm)