Prabowo Gabung Pemerintah Demi Kepentingan Capres 2024, Pengamat: Megawati Sulit Menolak

"Pertemuan Jokowi dan Prabowo saja sudah memancing reaksi negatif oleh pendukung Prabowo. Keterbelahan akan makin meruncing jika Gerindra berkoalisi dengan Jokowi," jelasnya.

Sebelumnya, riak perbedaan sikap politik Gerindra nampak kala Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Untung Rugi Prabowo Gabung ke Jokowi

Pakar kominikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengalkulasi untung rugi jika mantan danjen Kopassus itu bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut dia, lebih banyak mudaratnya ketimbang untungnya.

"Bukan berarti penggabungan keduanya tidak memiliki kelemahan, utamanya di Prabowo," katanya di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Dia menghitung, ada dua kerugian yang akan dialami Prabowo. Pertama, sebagian konstituen yang memiliki militansi kuat dengan Prabowo dan memilihnya di Pilpres 2019 akan kecewa dengan sikap yang diambil jika bergabung di pemerintahan.

Kedua, Emrus mengatakan, keberhasilan yang dicapai dalam pemerintahan lima tahun ke depan bisa dikatakan sebagai kesuksesan pemerintahan Jokowi meski ada juga peran Prabowo.

"Prabowo kan sebagai 'supporting', bukan variabel utama. Jadi, apa pun keberhasilan lima tahun ke depan, dikatakan sebagai keberhasilan pemerintahan Jokowi," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO: